Jakarta, Aktual.Com-Pengamat Politik Karyono Wibowo mengatakan berdasarkan informasi yang beredar luas di berbagai kanal media, tersebar kabar bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPG MUI) kembali menyerukan kepada umat Islam untuk mengikuti kegiatan yang diberi tema “Long March Jalan Sehat #Spirit212 Tegakkan Al Maidah 51,” demikian judul undangan yang disebar melalui akun Instagram resmi GNPF-MUI, baru-baru ini. Kegiatan long march ini rencananya akan digelar pada 11 Februari 2017, di mulai Pk.07.00 bergerak dari Monas ke Bundaran HI, Jakarta.
Lebih lanjut Karyono menyebut menurut informasi yang sudah tersebar luas, kegiatan dalam long march ini akan diprakarsai Forum Umat Islam (FUI). Kegiatan ini mereka sebut juga dengan nama #Aksi112.
“Menanggapi rencana aksi tersebut, saya berpandangan bahwa Pertama, negara memang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat atau pemikiran baik dalan bentuk tulisan maupun lisan sebagaimana di atur berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini, setiap warga Negara dalam menyampaikan pendapat harus mematuhi UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ucap Karyono melalui sambungan seluler, Kamis 9 Februari 2017.
Kedua, sambung dia jika diamati dengan seksama, #Aksi112 tersebut dapat diduga merupakan aksi lanjutan dari #Aksi411, #Aksi212 dan aksi aksi sebelumnya.
“Yang menurut hemat saya patut diduga sangat kental aroma politisnya dengan agenda pemilihan gubernur DKI. Pasalnya, jika diperhatikan dari aspek isu dan aktor-aktor yang menggerakkan #Aksi112 serta waktu pelaksanaan aksi yang mendekati hari pencoblosan Pilgub DKI, maka jelas diduga kuat aksi tersebut ada korelasinya dengan agenda Pilgub DKI, “ kata dia.
Masyarakat imbuh Karyono perlu cerdas dalam merespon isu yang berbau SARA.
“Ketiga, bahkan dalam hipotesa saya, merebaknya isu SARA ini, sasarannya tidak hanya Pilgub DKI tetapi bola panas berbau SARA ini diarahkan juga kepada Presiden Joko Widodo. Sehingga, dengan demikian ada dugaan kuat, isu-isu yang berbau SARA yang dibumbui dengan isu-isu bangkitnya komunisme yang dihubungkan dengan masuknya tenaga kerja Cina yang berkembang akhir-akhir ini bukan merupakan agenda isu yang berdiri sendiri. Bukan juga isu yang steril dari kepentingan politik. Saya menduga isu ini sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi. Tujuannya untuk mendowngrade elektabilitas Jokowi pada pertarungan pilpres 2019 mendatang,” ungkap Karyono.
Keempat, menggunakan isu SARA untuk tujuan politik merupakan bentuk ketidakmampuan untuk bersaing secara sehat dan elegan. “Tindakan tersebut hanya layak dilakukan oleh pecundang yang bersembunyi di balik ketidakmampuan,” cetus dia.
Kelima, tindakan apapun yang menggunakan isu SARA untuk tujuan politik yang dapat berdampak pada rusaknya nilai-nilai demokrasi, toleransi, gotong royong, prinsip Bhineka Tunggal Ika dan persatuan nasional tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menjadi “kuda troya” yang mengancam NKRI dan nilai-nilai luhur bangsa. “Oleh karenanya seluruh elemen bangsa perlu waspada !!!,” tegas Karyono.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
