Jakarta, Aktual.com – Kaum neoliberal dinilai telah membajak tujuan politik ekonomi Presiden Joko Widodo. Mereka meracuni lingkungan Istana dengan berbagai trik guna mengamankan keberadaan mereka di Kabinet Kerja. Istana pun terbelah, antara Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden.
Mereka adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan beberapa Menteri berkapasitas ‘follower’.
Diantaranya Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Melakonkan diri sebagai produsen sekaligus alat peluncur program-program neoliberalisme pada Pemerintahan Trisakti Presiden Jokowi,” tegas Sekretaris Jenderal ProDEM Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi, Satyo P, kepada Aktual.com, Rabu (13/7).
Diungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dan meningkatnya angka pengangguran adalah bukti kegagalan dari tim ekonomi. Ditambah lagi neraca perdagangan dan keuangan yang tidak sanggup dibendung kejatuhannya oleh tim ekonomi Presiden.
“Sangat naif, mengingat beberapa menteri adalah warisan dari pemerintah diperiode sebelumnya. Mestinya mereka lebih paham persoalan karena alasan tersebut, patut dicurigai adanya upaya insubordinasi dan upaya pembusukan dari dalam pemerintahan,” jelasnya.
Jika ditilik dari indikator paling sederhana, lanjut Satyo, paket kebijakan ekonomi bukan hanya tidak efektif. Melainkan juga gagal total dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa ekonomi nasional.
Padahal, dari paket kebijakan ekonomi itu semestinya masyarakat bisa melihat adanya perbaikan ekonomi. Baik dari sisi peningkatan daya saing industri, peningkatan daya beli masyarakat ataupun harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
“Saat ini yang mendesak adalah mengevaluasi program-program kerja kabinet khususnya di sektor perekonomian dan mencopot para menterinya,” tutur Satyo.
Laporan: Sumitro
Artikel ini ditulis oleh:
