Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menyatakan keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono, dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah secara vulgar.
“Saya kira wajar saja kalau Ical melakukan perlawanan. Seharusnya kalau melihat semangat dan esensi undang-undangan Partai Politik, setiap partai harus dibiarkan mandiri menyelesaikan konflik internal mereka. Pemerintah tidak boleh campur tangan,” kata dia, kepada Aktual.co, di Semarang, Selasa (10/3).
Ditegaskan, publik mengetahu konflik ditubuh partai yang berlambang pohon beringin belum berakhir. Semestinya, pemerintah menunggu resolusi secara permanen terlebih dahulu, baik itu melalui mahkamah partai atau juga peradilan umum.
“Apa yang dilakukan Menkumham ini mirip dengan jaman orde baru, dimana pemerintah mudah melakukan intervensi terhadap kekuatan politik yang tidak sejalan dengan kehendak mereka,” ucapnya.
Bila pola seperti ini dilanjutkan, maka rezim Jokowi telah berubah menjadi pemerintahan despotik yang otoriter.
Artikel ini ditulis oleh:
