Ia meminta DPR RI, yang selama ini banyak ramai meneriakkan kelangkaan Premium, seharusnya bisa berupaya untuk menambah kuota Premium. “Kan yang memutuskan angkanya mereka. Kalau begitu tingga ditambah saja, selesai,” katanya.
Said mengaku BUMN yang diberi penugasan seharusnya tidak terus dikambinghitamkan atas kenaikan harga yang menyangkut hajat hidup rakyat.
“BUMN sekarang jadi kambing hitam macam-macam. Sama halnya dengan Bulog, dibilang harga gabah tidak ditampung BUlog, tapi di sisi lain HPP juga tidak dinaikkan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
