Jakarta, Aktual.com – Mantan Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis (RPS) Pandu Wijayanto menyebutkan, kebijakan cetak sawah yang menjadi program kementerian BUMN merupakan kebijakan mantan Menteri BUMN Dahkan Iskan.
Demikian disampaikan Pandu di depan sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta yang dipimpin majelis hakim yang dipimpin Diah Siti Basariah SH, Rabu (29/11). Pandu menjelaskan kebijakan cetak sawah terkait dengan krisis pangan, dimana stok pangan di Bulog mengalami kekurangan.
Hal tersebut, kata dia yang menjadi policy, kebijakan bagi pemerintah untuk membuat program cetak sawah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kementerian BUMN, kata dia, melalui Sinergi peduli BUMN membuat program cetak sawah.
“BUMN ini kan ibaratnya tangan kanannya pemerintah untuk, mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah,” jelas Pandu Wijayanto menjawab pertanyaan kuasa hukum Upik Rosalina Wasrin, yang menanyakan mengenai apa yang menjadi dasar, pembuatan program cetak sawah.
Dalam situasi krisis, lanjut Pandu, BUMN-BUMN yang akan bergerak untuk mempercepat penanganan krisis. Karena kalau melalui mekanisme normal, seperi tender dan sebagainya tidak memungkinkan. Pada saat itu Presiden, bahkan ikut memerintahkan untuk penyediaan lahan.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
