Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai masuknya anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari APBN 2022 untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru sangat tidak relevan.
Menurutnya, masih banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi,” kata Bhima saat dihubungi Aktual.com di Jakarta, Sabtu (22/1).
Ia mengatakan jika anggaran dialokasikan ke IKN, akan sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi. Menurut Bhima, seharusnya pembangunan IKN cenderung menggunakan skema penugasan kepada BUMN karya, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir ke BUMN lagi.
Sementara dari beragam studi, lanjut Bhima, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil, yakni hanya dibawah 1 persen ke Produk Domestik Bruto (PDB). Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil.
“Kalau tujuannya menyerap tenaga kerja, ya jangan bangun IKN sekarang tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif. 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan lewat pembangunan IKN,” jelas dia.
Bhima menjelaskan, lagipula tenaga kerja yang diserap pada pembangunan IKN diperkirakan akan dominasi dari pulau Jawa juga, bukan tenaga kerja di wilayah IKN.
Menurut dia, pemerintah perlu juga pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN. Untuk itu, dirinya pun meminta agar pembangunan IKN ditunda dulu untuk saat ini.
“Sekarang defisit APBN harus ditekan dibawah 3 persen, tapi belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Ini jelas aneh. Sebaiknya IKN ditunda dulu kecuali porsi pembiayaan dari swasta bisa dominan diatas 90,” ungkap Bhima.
Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan penggunaan dana PEN untuk pembangunan IKN adalah salah kaprah. Ia menilai saat ini kemampuan fiskal untuk membiayai megaproyek tersebut tidak mencukupi.
“Makanya kemarin Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang mau diambil dari PEN, padahal ini jadi salah kaprah kalau PEN. Karena itu kan untuk pemulihan ekonomi yang langsung untuk jangka pendek dan menengah, penanggulangan pandemi. Jadi tidak semestinya diberikan untuk IKN,” kata Faisal.
Kepada Aktual.com, Sabtu (22/1) sore, Faisal menjelaskan bahwa seharusnya pembiayaan untuk pembangunan IKN diambil dari alokasi APBN yang reguler alias disesuaikan dengan program kementerian.
Ia pun khawatir jika porsi pembiayaan dari APBN di atas 50 persen akan mengganggu alokasi yang lebih prioritas untuk saat ini, seperti pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Misalnya pada tahapan awal ini memulai konstruksi di 2022, berarti itu kan kaitannya dengan anggaran yang membangun infrastruktur, entah itu Kementerian PUPR, kementerian Perhubungan,” tuturnya.
Faisal pun meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dan lebih realistis lagi untuk menyelesaikan pembangunan IKN di tahun 2024. Sebab saat ini banyak program-program yang lebih prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
“Karena memang seharusnya ini dilakukan secara bertahap, jadi jangan dipaksakan 2024 harus sampai selesai, jangan tergesa-gesa. Apalagi dengan anggaran yang tidak mencukup seperti sekarang ini. Jadi saya rasa pemerintah harus lebih realistis dan jangan menabrak program-program yang lebih prioritas,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
