Jakarta, Aktual.com – Terus membengkaknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai karena salah urus perusahaan plat merah itu. Pasalnya, BUMN saat ini sudah menjadi alat politik.
“Jadi BUMN itu Badan Usaha Milik Negara bukan badan milik penguasa. Seperti Tentara Nasional Indonesi, bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus diclear-kan,” kata Ekonom Said Didu dalam diskusi bertajuk ‘Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Nasional’ di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12).
Said Didu yang juga Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2004-2012 itu pun mengkritik penugasan pemerintah terhadap BUMN. Sebab, penugasan itu telah membuat BUMN merugi, bukan untung.
Penugasan itu, PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Akhirnya BUMN itu pun harus menanggung nilai selisihnya dari harga keekonomisan.
Selain itu, kepada PT PLN (Persero) yang juga terbebani dengan menjual tarif listrik. Pemrintah tidak memperbolehkan PT PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
