Jakarta, Aktual.co — Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyebut, seleksi calon menteri di Kabinet Joko Widodo dianggap sebagai ujian awal untuk membangun pemerintahan kedepan.
Meski sudah resmi menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo, kata dia belum mau juga mengumumkan nama-nama pembantunya di kabinetnya priode 2014-2019.
“Dalam langkah awal pemerintahannya. Kalau kabinet diisi orang-orang yang tidak kompatibel seperti yang dari awal dia sebutkan, seperti punya integritas, latar belakang bagus, dan komitmen termasuk melayani publik,” ujar Ade,di Jakarta, Selasa (21/10).
Ia mengatakan, jika hal tersebut tidak diindahkan Jokowi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan mulai luntur.”kalau itu berbeda mengecewakan dan membuat dukungan publik akan mulai hilang ke jokowi,” kata Ade. Dia pun tetap mendesak, agar Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pengumuman sejumlah nama calon menteri yang berpotensi tersangkut kasus korupsi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk dalam kabinetnya.
ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk kabinet diduga bermasalah dan diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya.
Dia menyebutkan figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuannan yang mencurigakan.
“Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yangg terpilih adalah yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atau integritas,” kata dia.
Apalagi, lanjut Ade Irawan, dalam UU Kementerian jelas diatur bahwa presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Wisnu
Editor: Nebby
