Jakarta, Aktual.com – Salah satu anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo, adalah anggaran Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kementerian PUPR akan mendapatkan alokasi anggaran terbesar pada tahun mendatang sebesar Rp147,37 triliun, diikuti oleh Kementerian Pertahanan dengan anggaran sebesar Rp139,27 triliun, Polri Rp117,41 triliun, Kemendikbud Ristek Rp98,99 triliun, Kemenkes Rp90,48 triliun, Kemensos Rp79,21 triliun, dan Kemenag Rp74,07 triliun.
Terutama untuk anggaran Kementerian Pertahanan yang dikelola oleh Menteri Prabowo, mendapatkan kenaikan anggaran tertinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh perubahan alokasi anggaran untuk belanja alutsista yang awalnya dibiayai dari utang luar negeri, menjadi sebesar US$25 miliar pada tahun 2024, atau naik sebesar Rp65 triliun dengan kurs Rp15.400/US$.
“Untuk 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak Presiden US$20,75 miliar, nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$25 miliar. Terjadi kenaikan yang signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar itu yang kemarin disepakati,” terang Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Senin (18/12).
Dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang mencakup alokasi dana untuk Kementerian Pertahanan, yang melibatkan penganggaran di ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Secara khusus di Kementerian Pertahanan, dana yang signifikan dialokasikan untuk mendukung program-program seperti modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), program non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan, dengan total anggaran mencapai Rp 22,25 triliun. Selain itu, terdapat alokasi dana sebesar Rp 2,10 triliun untuk mendukung program dukungan manajemen.
Sementara itu, Markas Besar TNI akan menerima alokasi dana sebesar Rp 10,72 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk mendukung program dukungan manajemen dengan nilai tertinggi sebesar Rp 4,89 triliun, dan untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), program non-alutsista, serta sarana prasarana pertahanan sebesar Rp 1,44 triliun.
Pada bagian Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD), mereka mendapatkan alokasi sebesar Rp 58,14 triliun. Anggaran tersebut terutama digunakan untuk mendukung program dukungan manajemen sebesar Rp 48,08 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 6,10 triliun.
Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL), mereka akan menerima alokasi sebesar Rp 25,96 triliun, dengan kebutuhan terbesar ditujukan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 13,41 triliun, dan untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), program non-alutsista, serta sarana prasarana pertahanan sebesar Rp 8,63 triliun.
Sementara itu, Markas Besar TNI Angkatan Udara (AU) mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 18,79 triliun. Dana tersebut terutama digunakan untuk mendukung program dukungan manajemen dengan nilai tertinggi sebesar Rp 8,71 triliun, dan untuk program modernisasi alutsista, program non-alutsista, serta sarana prasarana pertahanan sebesar Rp 7,40 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Yunita Wisikaningsih
