Jakarta, Aktual.com — Komisi VI DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kerjasama pembelian minyak mentah sebanyak 100.000 barel dari Sonangol. Pasalnya, bos perusahaan minyak Sonangol, Sam Pa, dikabarkan ditangkap otoritas Tiongkok untuk diinvestigasi atas kasus yang menjeratnya. “Kerjasama antara Sonangol EP dan pemerintah harus segera dievaluasi,” ujar anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo (19/10). Bambang Haryo menduga ada permainan dalam kerjasama antara pemerintah dan Sonangol EP, seperti kasus bos Sonangol Sam Pa di Tiongkok. “Saya duga ada permainan sampai-sampai Presiden Jokowi sangat cepat teken MoU kerjasama itu,” cetusnya. Bambang Haryo juga mempertanyakan kinerja ISC Pertamina yang digadang sebagai trading minyak menggantikan Petral yang bisa memberikan rekomendasi atas kerjasama trading Sonangol EP dan pemerintah. Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi- JK telah mengorbankan kepentingan rakyat dengan memberikan kualitas yang tidak bagus dan malah terkesan sangat buruk. Dengan jebolnya kilang minyak di Cilacap, dimana pemerintah memberikan solusi kerjasama dengan sonangol tetapi ternyata bermasalah sekarang ini. Begitu juga terjadi pada masalah kereta api dimana pemerintah lebih memilih China sebagai pemenangnya dibandingkan Jepang. “Kita mengetahui mana ada barang china yang kualitasnya bagus, apa lagi ini untuk tranportasi publik massal , Apakah ini berarti nyawa publik tidak ada artinya dimata Pemerintah saat ini,” tandas Politikus Partai Gerindra ini.
Artikel ini ditulis oleh:
