Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/3). Dalam pidatonya yang diberi judul "Kami Pelayan Rakyat" tersebut, Bamsoet menyampaikan sejumlah persoalan diantaranya soal UUM3 yang masih belum menemukan titik temu dengan Pemerintah, sejumlah pengungkapan kasus Narkoba dan makin gencarnya "hoax" yang menyebar melalui Media Sosial. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan rasa keprihatinan dan duka citanya atas insiden tabrakan dua speedboat yang membawa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di perairan Sei Nyamuk, Sebatik, Jumat (29/6) malam.

“Saya turut berduka cita atas meninggalnya lima orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Saya harap masyarakat tidak lagi menempuh jalur perairan secara illegal,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (30/6).

“Kenapa harus melalui jalur ilegal yang membahayakan nyawa dan tidak ada jaminan serta perlindungan. Padahal untuk bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dan berbagai fasilitas,” tambahnya.

Untuk diketahui, dalam insiden tersebut, satu speedboat berangkat dari Tawau menuju Indonesia dengan speedboat lain yang berangkat dari Sebatik menuju Tawau. Akibatnya, lima orang meninggal dunia dan 12 lainnya luka-luka.

Dikatakan dia, dengan adanya insiden ini berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Sei Pancang, Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan beroperasinya PLBN ini, diharapkan dapat menghindari lalu lintas tenaga kerja illegal yang masuk maupun keluar dari Sebatik, khususnya yang menuju dan dari Tawau, Malaysia.

“Akibat tidak adanya PLBN, banyak saudara-saudara kita yang berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara illegal menggunakan speedboat melalui jalur perairan Sebatik dan Tawau. Tidak sedikit yang bahkan menjadi korban kecelakaan laut dalam perjalanan tersebut,” tutur politikus Golkar itu.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga menegaskan PLBN tidak hanya untuk mengontrol keluar dan masuknya orang-orang dari dan luar Indonesia, PLBN juga akan berdampak kepada kegiatan perekonomian dan peningkatakan kesejahteraan warga. Begitupula dengan pihak keamanan, akan lebih dapat meningkatkan patroli disekitar kawasan perairan.

“Melalui PLBN, mobilitas penduduk maupun barang antar negara dapat terkontrol. Sehingga dapat mewujudkan konektivitas dan aksesbilitas yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS