Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Widodo Tri Sektianto mengatakan kalau Jokowi sebagai orang yang menentukan penempatan direksi Pertamina, memiliki kepandaian dalam mengelolah bisnis justru Petral tidak perlu dibubarkan.
Selain itu, Presiden Jokowi harus memanfaatkan Petral bisa dijadikan vehicle bisnis di luar negeri untuk mengembangkan bisnis pertambangan minyak dan trading serta pembelian kilang-kilang minyak di luar negeri atau membangun crude oil refinery di Indonesia dengan mengunakan dana pinjaman dari luar negeri dan menjual obligasi di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Petronas dan Temasek.
“Patut disayangkan Jokowi menyerahkan begitu saja ke keluarga besar Soemarno untuk mengelola dan meyusun tata niaga bahan Bakar minyak yang akan berdampak menimbulkan mafia baru yang akan bermain di ISC Pertamina,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (4/6).
Karena selama ini pun ISC banyak menyalahi aturan pembelian impor BBM dan crude oil dengan membeli tanpa langsung melalui National Oil Company ( NOC ) tetapi juga melalui para trader seperti Socar Trading, Vitol Trading yang semuanya bukan NOC tapi perusahaan trader yang sama dengan Petral.
Oleh Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai pembubaran Petral cuma akal-akalan para mafia migas yang ada di sekeliling Jokowi yang nanti juga akan lebih merugikan negara dan masyarakat, misalnya kok pembelian tidak lewat Petral katanya hemat kok harga BBM justru bertambah mahal. Artinya Jokowi sudah dibohongi oleh klan Sumarno dan para mafia migas baru.
“FSP BUMN Bersatu juga mendesak Jokowi untuk menolak pembubaran Petral dan segera menangkap para mafia migas yang ada di Petral selama ini. Selain itu juga dengan status Indonesia yang sudah menjadi negara importir BBM dan crude oil, sebaiknya segera mengubah mindset usaha sektor energi nasional dengan membangun refinery di banyak tempat di Indonesia dan ini lebih jauh berguna dan menguntungkan dari pada membubarkan Petral,” jelasnya lagi.
Jika memiliki refinery baru maka dapat meningkatkan PDB nasional dan menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi kebutuhan pengunaan mata uang US dollar karena 20 persen dari crude oil yang direfinery akan menghasilkan produk-produk seperti bahan baku plastik, aspal, nafta, LPG dan farapin yang masih di impor oleh industri-industri di Indonesia.
Seperti kebutuhan aspal untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri 80 persen masih di impor, juga nafta untuk membuat olefin masih di impor. Jadi yang harus dikedepankan oleh Jokowi itu menciptakan industri migas, jangan mau dibohongi para mafia migas baru yang ingin membubarkan Petral dan kemudian mengunakan ISC sebagai sarang mafia migas baru.
“FSP BUMN Bersatu juga menghimbau agar FSP Pertamina untuk menolak Pembubaran Petral karena akan mengurangi pendapatan laba Pertamina. Petral tidak sama dengan bank Indoover milik Bank Indonesia di Belanda yang dibubarkan karena memang merugi,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
