Jakarta, Aktual.com — Peluang dilakukannya kocok ulang pimpinan dan alat kelengkapan dewan sangat terbuka lebar. Akan tetapi, wacana yang belakangan mencuat tersebut harus dilakukan dengan alasan yang kuat.
Dalam pelaksanaannya, partai pemerintah di parlemen harus memperhitungan segala sesuatunya dengan matang. Bila tidak cermat, dikhawatirkan justru akan memunculkan kegaduhan politik baru.
Demikian disampaikan Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Aktual.com belum lama ini, ditulis Senin (14/9).
Menurutnya, wacana kocok ulang bisa menjadi bumerang bagi partai pemerintah, dalam hal ini Koalisi Indonesia Hebat (KIH), di parlemen. Terlebih, di saat masyarakat menyoroti kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
“KIH harus berhitung dengan cermat. Jangan ketika sudah bergerak terus melempem di tengah jalan. Itu sama saja mempermalukan diri sendiri,” jelas Hendri.
Ia menyinggung bagaimana hubungan politik DPR dengan pemerintah yang belakangan mulai kondusif. Baik DPR maupun pemerintah mulai menyadari pentingnya mengedepankan kepentingan bersama dibanding terus-terusan berkonflik. Kondisi demikian berbeda dengan suasana awal paska Pilpres 2014.
Kemudian, hal yang tidak terfikirkan oleh KIH adalah kemungkinan Jokowi melakukan lobi agar tidak dilakukan kocok ulang pimpinan dan alat kelengkapan DPR.
“Perlu diingat, pemerintahan Jokowi sekarang tidak mendapatkan tantangan keras dari DPR. Jokowi juga sudah mulai enjoy. Bisa saja Jokowi akan menjaga ini, agar tidak melakukan kocok ulang,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
