Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dengan memakai rompi orange dibawa ke rutan cabang KPK Polres Jakarta Selatan, Sabtu (2/4/2016). Dalam OTT itu KPK berhasil menangkap anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan seorang dari pihak swasta serta barang bukti Rp1,140 miliar yang diduga untuk melakukan suap terkait reklamasi pesisir utara Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

Jakarta, Aktual.com — Tersangka kasus dugaan suap raperda reklamasi pantai utara Jakarta Mohamad Sanusi dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, soal barter tambahan kontribusi dengan sejumlah proyek milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kuasa hukum Sanusi, Krisna Murti menjelaskan, barter yang dimaksud adalah anggaran operasional penggusuran Kalijodo, yang dugaannya berasal dari kocek salah satu perusahaan pengembang reklamasi.

“Tadi justru pas Bang Uci diperiksa, kita juga kaget penyidik juga menanyakan itu kepada Bang Uci, mengetahui atau tidak tentang adanya itu,” ujar Krisna ketika dikonfirmasi, Rabu (11/5).‬

Krisna menilai pertanyaan yang dilayangkan penyidik KPK kepada kliennya bukan tanpa alasan. Dia meyakini kalau pennyidik memiliki bukti adanya barter tersebut.

Tapi sayangnya, Krisna mengaku bahwa Sanusi hanya menjawab diplomatis saat penyidik menanyakan seputar barter tersebut.
‪
‪”Artinya kalau kita melihat di sini, penyidik mempunyai fakta-fakta riil atau bukti-bukti terkait itu. Bang Uci juga mengatakan tadi kalau memang itu dibiayai oleh pihak swasta untuk kepentingan Pemda, betapa bahayanya ya. Cuma bilang gitu tadi,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, memang ada dugaan soal pemberian anggaran dari pengembang reklamasi untuk penggusuran kawasan lokalisasi Kalijodo. Anggaran tersebut nantinya akan dikonversi dari tambahan kontribusi yang dibebankan Pemprov DKI ke pengembang.

Artinya, nominal tambahan kontribusi yang ada nantinya akan dikurangi dengan uang yang sudah dikeluarkan pengembang untuk penggusuran Kalijodo.

Bahkan, dugaannya bukan hanya penggusuran Kalijodo. Dana pembangunan gedung parkir Polda Metro Jaya dan normalisasi waduk Pluit juga digunakan untuk mengurangi tambahan kontribusi pengembang terkait.

Mengenai hal itu pun sudah dikomentari oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia membantah adanya barter tersebut, namun tak mau menjelaskan dari mana asal dana operasional penggusuran Kalijodo itu.

‪”Enggak lah, bukan dari mereka,” kata Ahok di Istana Negara, JL Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (11/5).

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS