Jakarta, Aktual.com – Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) memperkirakan tindakan pemerintah untuk mencabut subsidi terhadap 18,7 Juta pelanggan 900 VA akan menemukan kendala yang serius, hal ini karena INDEF menilai mekanisme pencabutan itu tidak menggunakan skema yang tepat.
Direktur INDEF, Enny Sri Hartati mengingatkan tujuan dari kebijakan pemerintah dan PLN melakukan pencabutan subsidi itu agar subsidi yang diberikan kepada yang berhak atau tepat sasaran, namun dengan data yang ada hingga mencapai 18,7 juta tersebut menurutnya akan terjadi kesimpangsiuran dan ketidakadilan.
“Sesungguhnya ini perkara gampang namun dipersulit. Tujuan pencabutan subsidi supaya tepat sasaran, PLN bilang tidak semua pelanggga 450 VA dan 900 VA merupakan masyarakat menegah ke bawah. Sebenarnya ini bisa dibatasi dan dilihat dari jumlah pemakaiannya. Tinggal lagi periksa saja batasan pemakaian berapa yang layak mendapatkan subsidi. Karena kalau masyarakat kecil, tentu pemakaiannya tidak banyak karena hanya keperluan dasar, yang pemakaiannya banyak, mereka tidak disubsidi, itu untuk rumah tangga,” kata Enny di Gedung Dewan Pers, Minggu (2/10).
Tidak hanya itu jelasnya, ketidakadilanpun telah berlangsung terjadi ketika pemerintah pernah menggulirkan program mendorong masyarakat miskin menggunakan 130 VA dan masyarakat tidak bisa kembali ke 900 VA. Dengan demikian dia melihat akan sangat sulit untuk memilah-milah mana yang tidak berhak, dan mana yang berhak diantara pengguna 450 dan 900 VA, belum lagi masyarakat miskin yang terjebak di pemakaian 130 VA.
Untu itu ia berpandangan akan jauh lebih mudah dan efektif jika pemerintah menerapkan mekanisme pembatasan besaran pemakaian. Sehingga masyarakat yang tidak mampu tentunya secara otomatis akan diketahui dari jumlah besaran pakaian energi, sedangkan masyarakat mampu tentunya penggunaan energi listrik lebih besar.
“Jadi semakin masyarkat melakukan pemakaian yang lebih besar, maka dia akan membayar yang lebih besar, jadi orang yang tidak mampu, otomatis konsumsinya juga rendah. Kalau dilihat dari patokan VA, maka akan banyak kerancuan karena kebijakan pemerintah sebelumnya pernah memaksa orang miskin untuk berpindak ke 130 VA,” tandasnya.
Dadangsah
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
