Kiri-kanan; Staf Departemen Sosial Sawit Watch Castri Delfi Saragi, Deputi Sawit Watch Ahmad Surambo, Kadep Sosial Sawit Watch dalam konfrensi pers sikap Rountable Sustainable Oil (RSPO) terkait anggota RSPO yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, di Jakarta, Minggu (15/11/2015). Sawit Watch bersama jaringannya telah melakukan analisis data dan pengecekan lapangan yang berada diwilayah Jambi dan Kalimantan Tengah ditenggarai 91 perusahaan anggota RSPO ikut membakar hutan dan lahan gambut.

Jakarta, Aktual.com — Deputi Sawit Watch, Ahmad Asurambo menyayangkan jika ada Pihak yang menuding Sawit Watch melakukan kampanye hitam terkait bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia.

“Apakah kami berteriak bersama masyarakat yang kena dampak dan beberapa ada yang sudah meninggal apakah ini bagian dari kampanye hitam? Kalau kami berkampanye pasti berdasarkan fakta. Nah, kalau berdasarkan fakta, apakah itu dibilang kampanye hitam? Itu menurut saya perlu ditanyakan balik. Apakah kejadian asap dimana-dimana sehingga semua orang berteriak itu kampanye hitam? Apa fakta itu mau dipungkiri? Intinya, kami tidak melakukan kampanye hitam, kami melakukan kampanye fakta,” jelasnya siang itu (15/11), di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat.

Tuduhan yang dilayangkan oleh pemerintah pusat, yakni Kementerian Pertanian tersebut dikarenakan adanya perang komoditi dengan negara-negara lain. Sehingga, Sawit Watch dikatakan telah menjelek-jelekan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Salah seorang pegiat Sawit Watch, Riza Haruzajudin juga menyayangkan tudingan tersebut, ia mengatakan, kalau pihaknya hanya mengkritisi sistem perkebunan yang ada di Indonesia.

“Padahal yang kita kritisi adalah sistem perkebunannya,” katanya melalui pesan singkat.

Namun, ia tidak berkilah jika dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit saat ini, “Ya, tapi yang sekarang kita soroti kebetulan perkebunan kelapa sawit karena ekspansinya paling masif,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan