Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tepat sasaran. Pendapat SBY itu terkait dengan kasus salah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung belakanagan ini.
“Dalam keadaan seperti ini, ketika ada kesulitan sana-sini, cegah penegakan hukum yang tak tepat,” kata SBY dalam acara pembekalan dan pendidikan politik Partai Demokrat di Cipanas, Jawa Barat, Jumat (28/8).
Menurut SBY, penegakan hukum yang mencakup pemberantasan korupsi merupakan hal penting. Namun, disaat kondisi ekonomi yang sedang memprihatinkan seperti sekarang ini, tidaklah tepat jika pemerintah memberikan kebijakan yang membuat takut masyarakat, terutama pelaku usaha.
“Bukan tak dukung penegakan hukum, tapi kalau masih tahap awal kemudian proses pemberitaan bertubi-tubi nanti takut semua,” ujar SBY.
Diketahui, baru-baru ini pihak Kejaksaan Agung mendapat sorotan publik dalam kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (Cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang diduga melibatkan perusahaan asing Victoria Securities International Corporation (VSIC).
Namun, dalam proses pengusutannya Kejagung dianggap telah menyalahi aturan terkait proses penggeledahan di kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI), yang berada di wilayah Senayan City, Panin Tower lantai 8. Padahal kasus yang ditangani korps Adhiyaksa adalah VSIC bukan PT VSI.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyebut ketika Kejagung diduga salah alamat saat menggeledah kantor Vicoria Securities, sempat mengingatkan soal dampak ekonomi yang bisa terjadi. Terlebih, Presiden Joko Widodo mengingatkan supaya kabinetnya menjaga stabilitas ekonomi.
Salah satu yang dikhawatirkan yakni, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Bukan tidak mungkin, akan terjadi penarikan besar-besaran dana oleh masyarakat (Rush).
“Jangan sampai membikin ‘message’ yang salah pada dunia usaha. Baik itu investor dari luar atau dalam,” kata Fadli, Jumat (21/8).
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
