Jakarta, Aktual.com – Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengklarifikasi tudingan terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pengacaranya, yang menyudutkan dirinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin.
SBY mengaku memang menjalin komunikasi dengan Kiai Ma’ruf, ketika menggelar pertemuan dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Markas PBNU pada 7 Oktober 2016.
Ketika itu, kata SBY, pasangan Gubernur nomor urut satu itu mendatangi PBNU untuk meminta doa restu dan nasihat dalam melangkah ke DKI 1. Sebelum Agus ke PBNU, SBY menitipkan pesan.
“Saya pesan sampaikan salam saya pada beliau. Kapan-kapan senang kalau saya bisa bertukar pikiran masalah Islam dan dunia, saya akan senang,” ujar SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).
Kata SBY diceritakan, dalam pertemuan itu hadir pengurus PBNU. Tak hanya PBNU Said Aqil juga ada Ma’ruf Amin selaku Rais Aam. Ketika itu Kiai Ma’ruf hadir bukan sebagai Ketua MUI. Lalu, pengurus PBNU mengira dia ikut serta dalam mendampingi Agus dan Sylviana.
“Saya katakan tidak mungkin (ikut rombongan). Agus Yudhoyono sudah mandiri dan saya tidak ingin ada kesan Agus berada di bawah bayang-bayang ayahnya. Tidak ada kaitannya dengan kasus Pak Ahok, tugas MUI, tugas mengeluarkan fatwa.”
SBY pun mengaku komunikasinya dengan Kiai Ma’ruf dilakukan antar ajudan. Dia menjelaskan, ajudan SBY menelepon ajudan Kiai Ma’ruf. Setelah disambungkan oleh ajudan, SBY berkomunikasi langsung dengan Ma’ruf.
“Ada staf, bukan saya menelepon langsung Pak Ma’ruf. Ada staf yang di sana yang menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma’ruf yang kaitannya seputar pertemuan. Saya katakan suatu saat ingin diskusi. Percakapan itu ada.”
SBY menegaskan, komunikasinya dengan Kiai Ma’ruf tidak terkait fatwa yang dikeluarkan MUI. Dia menuding ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan membangun opini seolah komunikasi antara SBY dan Kiai Ma’ruf dan dilanjutkan pertemuan Agus Yudhoyono dan PBNU berakhir keluarnya fatwa kasus penistaan agama.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
