Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai transparansi penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo menurun. Pendapat ini disampaikan SBY usai acara buka puasa bersama dengan pengurus DPP Partai Demokrat di kediamanya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (10/6).
“Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun,” ujarnya.
Menurut SBY ada kekuatan yang melakukan intervensi pada penegak hukum. Akibatnya saat ini penegak hukum takut kepada kekuasaan.
“Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya-takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi-dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan,” tuturnya.
Dalam paparanya SBY menyebut kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan cenderung rendah.
“Dalam dunia hukum, sebuah negara juga dinilai tingkat kepatuhannya terhadap putusan pengadilan, sebagai bagian dari kepastian hukum (legal certainty). Jika negara dan pemerintah menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan, maka pemerintah juga harus demikian. Justru pemerintah wajib menjadi contoh dan sekaligus memberi contoh. Putusan pengadilan hanya bisa digugurkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, bukan oleh kekuasaan,” paparnya.
SBY nampak geram dengan lemahnya penegakan hukum di era Jokowi.
“Pertanyaan besar muncul di kalangan masyarakat luas apakah penegak hukum saat ini masih seperti dulu? Salah dihukum, tidak salah bebas. Apakah jika pada masa pemerintahan SBY dulu semua penyimpangan dan kejahatan diproses dengan penuh semangat dan dalam suasana yang gegap gempita, apakah sekarang masih begitu? Tidakkah negaranya masih sama, Undang-Undangnya masih sama dan kelembagaan pemberantasan korupsinyapun juga masih sama? Tidakkah siapapun Presidennya penegak hukum tetap menggunakan norma dan ukuran yang sama?,” tegasnya.
Ia meminta penegak hukum lebih tegas dan tidak tunduk pada kekuasaan. SBY bersama dengan Partai Demokrat menjamin akan memberikan dukungan penuh bersama dengan rakyat.
“Wahai para penegak hukum, saya pribadi dan Partai Demokrat tetap konsisten mendukung Bapak-Ibu untuk menunaikan dharma dan amanahnya untuk rakyat dan negeri tercinta. Jangan kecewakan dukungan kami, dukungan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Pernyataan SBY ini relevan dengan penetapan tersangka Ketua KADIN Jawa Timur La Nyalla Mattalitti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi. Dalam kasus ini La Nyalla yang sempat kabur ke Singapura memenangkan 3 kali gugatan praperadilan atas penetapanya. Namun Kejaksaan terus menerbitkan surat perintah penyidikan baru yang mengacuhkan perintah pengadilan.
Artikel ini ditulis oleh:
