Dalam pidatonya SBY secara tegas dan jelas, Demokrat setuju jika Perppu dilakukan revisi dan Demokrat menolak jika tidak dilakukan revisi terhadap kandungan Perppu Ormas tersebut. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak pernah ada laporan terhadap dirinya saat masih menjabat Presiden, tentang adanya masalah dalam pengadaan proyek KTP elektronik.

“Tidak pernah ada yang melapor, bahwa ada masalah serius terhadap pengadaan KTP elektronik sehingga harus dihentikan,” tegas SBY dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/2).

Klarifikasi SBY itu menanggapi pernyataan saksi sidang dugaan korupsi KTP elektronik Mirwan Amir, dengan terdakwa Setya Novanto. Mirwan yang juga mantan politikus Demokrat mengaku telah melaporkan kepada SBY kala itu ihwal proyek KTP-e yang bermasalah, namun SBY menurut dia, bersikeras tetap melanjutkannya.

SBY menegaskan tidak pernah ada laporan yang datang kepada dirinya tentang proyek KTP-e yang bermasalah.

Baik itu tim pengarah, Kemendagri, tim teknis, BPKP, BPK, penegak hukum, sama sekali tidak ada yang melaporkan kepadanya.

“Termasuk yang mengaku menyampaikan kepada saya, saudara Mirwan Amir. Tidak ada, tidak pernah. Allah dengar ucapan saya sekarang,” kata SBY.

SBY meminta Mirwan Amir membuktikan bahwa pernah melaporkan kepada dirinya soal proyek KTP elektronik bermasalah.

“Tolong di mana, kapan, dalam konteks apa, dan saya didampingi siapa. Karena saya ini tertib, kalau masalah KTP elektronik pasti saya didampingi menteri,” ujar SBY.

SBY merasa pernyataan Mirwan Amir yang keluar saat ditanya pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya itu seolah membuatnya menjadi aktor yang mengatur dan terlibat dalam proyek pengadaan KTP elektronik.

SBY menilai percakapan tanya jawab antara pengacara Novanto, Firman Wijaya dengan Mirwan Amir selaku saksi dalam persidangan berada diluar konteks dan penuh nuansa rekayasa.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS