Mantan Menteri Agama yang juga mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat menunjukan bukunya yang berjudul " Pantaskah SDA Dihukum"? di depan ruang tahanan pengadilan Tipikor sebelum pelaksanaan sidang vonis dirinya , Jakarta, Senin (11/1/2016). Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut bekas Menteri Agama Suryadharma Ali 11 tahun penjara Rp760 juta subsidair enam bulan kurungan dan dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan haji tahun 2010-2011 dan 2012-2013 dan menyelewengkan uang Dana Operasional Menteri (DOM).

Jakarta, Aktual.com — Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP muktamar Bandung Suryadharma Ali (SDA) yang tengah menjalani masa hukuman di penjara ikut menentukan penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.

Menurut Arsul, sejumlah politisi PPP telah membesuk Suryadharma di penjara dan menyampaikan pengesahan kembali surat keputusan DPP PPP muktamar Bandung.

Wakil Ketua Umum DPP PPP muktamar Bandung Emron Pangkapi yang ikut menjenguk Suryadharma dalam kesempatan tersebut meminta pendapat tentang penyelenggaraan mukernas untuk melaksanakan muktamar secepatnya.

“Tadinya Mukernas akan diadakan Sabtu dan Minggu pekan kemarin, tapi Pak SDA bilang jangan buru-buru,” kata Arsul, di arena Mukernas PPP, di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2).

Dia menambahkan, SDA dalam kesempatan itu meminta agar Emron yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP Muktamar Bandung, untuk merangkul sejumlah politisi PPP di kubu Djan Faridz atau hasil muktamar Jakarta.

“Kemudian terjadilah pembicaraan-pembicaraan dari Pak Emron dengan Fernita, Habil, dan lain-lain. Hingga akhirnya menjadi Rabu (24/2) dan Kamis (25/2),” kata dia.

Mukernas harus segera dilakukan untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan muktamar. Apalagi Mahkamah PPP telah memerintahkan agar muktamar dilaksanakan paling telat pada April 2016 untuk mengejar waktu pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2017.

“April dilaksanakan muktamar, awal Mei SK mudah-mudahan bisa keluar. Nah, kita punya waktu satu bulan setengah untuk penjaringan calon,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara