Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) yang juga Anggota DPR -RI F-PKS Sukamta menjawab pertanyaan wartawan usaikonferensi pers seputar bantuan untuk Rohingya di DPP PKS, Jakarta, Selasa (26/9). Partai Keadilan Sejahtera bersama lebih dari 30 Organisasi Masyarakat menggelar Aksi Bela Rohingya 169 dan pengumpulan dana Rp 1,2 miliar pada Sabtu (16/9). Dana ini akan segera disalurkan melalui lembaga donor yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). AKTUAL/Humas PKS

Jakarta, Aktual.com – Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak berbagai bangsa yang masih mengalami penindasan seperti Palestina dan Etnis Rohingya, demikian tanggapan Anggota DPR RI Sukamta.

“Saya ucapkan selamat untuk Bu Menlu dan seluruh delegasi. Ditengah anggaran Kemlu yang terbatas, terpilihnya Indonesia menunjukkan kemampuan delegasi Indonesia dalam melakukan lobby dan sekaligus wujud kepercayaan berbagai negara atas peran diplomasi Indonesia selama ini terutama dalam isu Rohingya dan Palestina yang terlihat cukup menonjol”, jelas Sukamta ditulis Selasa (12/6).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini posisi anggota tidak tetap DK tidak perlu menjadi pro kontra. Meski posisinya tidak sekuat anggota tetap, tetapi ini akan sangat membantu dalam mempercepat upaya diplomasi yang selama ini dilakukan. Indonesia melalui keanggotaan di DK dapat bersuara lebih lantang dalam menyikapi persoalan Internasional.

“Tuntutannya tentu jadi lebih besar, masyarakat pasti mengharapkan Indonesia punya peran lebih kuat dalam mewujudkan perdamaian. Peran yang lebih kuat dalam diplomasi internasional ini tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, ini perlu jadi perhatian pemerintah,” ujar Sukamta.

Terkait dengan prioritas apa sajakah yang perlu diperjuangkan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK, Sukamta yang juga Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS menyebutkan pertama upaya Kemerdekaan Palestina dan polemik atas posisi Yerusalem yang diklaim AS sebagai ibukota Isarel. Kedua, persoalan Etnis Rohingya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Ketiga, upaya penanganan terorisme.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS