Jakarta, Aktual.com – Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai, sikap institusi Polri terlalu berlebihan dalam mengahadapi rencana aksi unjuk rasa Bela Islam III pada 2 Desember mendatang. Pasalnya, kepolisian menganggap seolah-olah negara tengah dalam keadaan genting.
“Polri benar-benar gugup bahkan kalap. Berdemo itu hak warga negara, apalagi tuntutannya juga penegakan supremasi hukum bagi penista agama. Polri justru meneror mereka dengan mengatakan ada upaya makar sebagai legitimasi untuk represif kepada mereka,” ujar Sodik di Jakarta, Kamis (24/11).
Lebih disesalkan lagi, kata Sodik, adanya penyebaran maklumat oleh Kapolda Metro Jaya melalui helikopter. Menurutnya, justru hal tersebut adalah upaya mendiskriditkan pendemo sekaligus teror bagi masyarakat yang hendak maupun tak ikut berdemo pada aksi 212 nanti.
“Sekarang ditambah dengan selebaran via helikopter. Itu cara kuno dan menambah heboh. Apakah Polri begitu lemah sehingga begitu takut kepada demo hingga menuding makar ?,”
“Kalau memang benar ada, saya ragu. Dan kalau memang ada pihak yang mau nunggangi demo saya yakin polri bisa atasi tanpa melarang demo yang damai,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.
Sodik menambahkan, cara-cara rezim Jokowi dalam menghadapi demonstrasi tak ubahnya seperti zaman orde baru dulu. Sebab, pada awal zaman orde baru dulu, aparat keamanan begitu represif kepada para demonstran.
“Sekarang zaman reformasi, zaman demokrasi, ternyata pemerintah Jokowi bergaya seperti awal orde baru dulu alatnya TNI sekarang polri. Salut kepada TNI sekarang yang tidak mau lagi diperalat seperti dulu,” ungkap dia.
“Tapi sayang ada alat represif baru yakni polri dibawah Tito. Ini lebih buruk sikap demokrasi dan keberpihakannya kepada rakyat. Kita benar-benar kecewa sama Tito Jendral polri, doktor, angkatan muda tapi benar-benar hanya orientasinya kepada jabatan. Dia tidak lebih demokratis,” pungkasnya.
Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
