Sebut Isu TKA China “Politis”, Gerindra : Tolong Pemerintah Jangan Cari Pembenaran

Jakarta, Aktual.com – Dirjen Imigrasi mengungkapkan ada 160 ribu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memiliki izin tinggal terbatas, dengan 31 ribu diantaranya berasal dari Cina. Namun, publik memprotes bahwa angka tersebut tak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Pasalnya, TKA illegal asal Cina saja menyentuh angka jutaan yang beredar di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan, pemerintah menilai isu TKA China mengandung unsur “Politis” dan dibesar-besarkan.

“Pekerja illegal China yang jumlahnya jutaan masuk ke Indonesia itu bukan politis, pemerintah hanya ingin mencari pembenaran saja. Dari data keimigrasian yang masuk legal udah jelas kok, 2 tahun terakhir warga negara asing dari RRC itu menduduki urutan dengan jumlah terbanyak yang masuk ke Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono dalam keterangannya, Senin (26/12/2016).

Dia melanjutkan, pada tahun 2015 saja warga negara China yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 1.401.443 orang dengan menggunakan fasilitas bebas visa. Sedangkan, yang keluar 1.452.249 selisih 50 ribuan WNA asal China. “Nah yang 50 ribuan ini kegiatannya ngapain kalau enggak jadi TKA illegal ?,” cetusnya.

Belum lagi, sambung Arief, warga Tiongkok yang masuk secara ilegal lewat kapal-kapal pengangkut barang dari China. Yang awalnya, untuk mengangkut hasil usaha pertambangan yang dijalankan perusahaan negeri tirai bambu itu di Indonesia. Serta daerah remote area melalui pelabuhan yang dibangun oleh perusahaan China yang tanpa dilengkapi CIQ fasilitas (Custom, Immigration dan Quarantine).

“Memang sih jumlahnya tidak puluhan juta, tapi baru jutaan. Tapi kan Joko Widodo baru dua tahun buat kebijakan kerja sama investasi dengan RRC dengan syarat masuk modal, masuk barang/peralatan dan masuk tenaga kerja untuk investasi China disegala bidang,”

“Mungkin diakhir jabatan Joko Widodo bisa jadi puluhan juta jumlahnya nanti kalau tidak diambil tindakan. Kalau juga Jokowi males blusukan ke tempat-tempat dimana ada investasi China di Indonesia,” ungkap Arief.

Karena itu, Ia menyarankan pemerintah agar jangan selalu membuat pembenaran dengan alasan yang politisi.

“Jangan dikit-dikit ada masalah sosial membuat pembenaran dengan alasan isu dan politis, harusnya check kebenarannya langsung blusukan ke ketempat sektor sektor investasi China di Indonesia dan lihat sendiri benar enggak ada TKA illegal China yang kerja disana. Dan coba check apa benar tenaga kerja di perusahaan China itu pada bisa berbicara bahasa Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, ia menghimbau agar Presiden tidak mudah percaya dengan laporan menteri tenaga kerja tentang jumlah TKA China ilegal di Indonesia. Sebab, menurutnya, TKA China ilegal itu sudah menyebabkan Infeksi ekonomi dan sosial secara nasional dan berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Serta pengangguran yang terus bertambah dan tidak memberikan pemasukan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan TKA.

“Sebab, TKA China dibayar dengan tingkat upah dibawah Pendapatan tidak kena pajak di Indonesia. Selebihnya upah TKA dibayar di China kepada keluarganya atau dikirimkan ke rekening mereka oleh Kantor Perusahaan yang berinvestasi di China,” jelas Arief.

“Buktinya gampang, mana mungkin TKA China lebih murah upahnya dari upah buruh Indonesia, wong pendapatan percapita China saja sudah mencapai 6416.18 USD pertahun. Jadi, mana mungkin TKA kerja China di Indonesia dibayar dengan upah standar Indonesia dibawah PTKP (dibawah 5 juta rupiah). Mau makan apa keluarga TKA itu di China nanti ?,” kata Arief menambahkan.

Sekali lagi, Arief mengingatkan agar pemerintah khususnya Presiden Jokowi agar tak menyebut fenomena pekerja ilegal china sebagai isu politis. Pasalnya, masyarakat sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa telah banyak pekerja China yang mengambil lahan pekerja lokal.

“Jadi, tolong jangan munculkan penyakit ekonomi dan sosial akibat kebijakan Joko Widodo yang mengundang investasi China plus-plus yang berdampak negatif. Jangan Presiden buang badan dengan bilang politis dan isu. Masyarakat tidak sebodoh pemerintah,” pungkas Arief.

Sebelumnya, Isu maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia dinilai politis oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri.

“Saya tidak pernah bilang tidak ada TKA China. Saya juga tidak pernah bilang tidak ada TKA ilegal. Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA China. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal faktanya nggak begitu. Jelas terlihat framing politiknya,” ujar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri saat berbincang, Jumat (23/12/2016).

Laporan: Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby