Jakarta, Aktual.com — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan PT Pertamina dan Kementerian ESDM mendapat dana besar mencapai Rp3,19 triliun yang diperoleh dari penjualan harga minyak solar bersubsidi melebihi dari harga dasar, menuai banyak kritikan.
Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mestinya BPK kembali melakukan audit investigatif terhadap Pertamina tidak hanya audit laporan keuangan.
“Bagi saya, BPK dan KPK perlu melakukan audit investigasi karena sangat jelas adanya suatu ketidakberesan dalam tata niaga BBM di Indonesia, khususnya di Pemerintah yang dijalankan oleh Pertamina,” kecam Arief dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/6).
Menurut Arief, selama ini penghasilan menjual BBM hasil impor oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membiayai aktivitas pemerintahan sehari-hari. “Ini bukti rakyat dibohongi Jokowi ternyata sudah 100 persen rakyat sudah tidak menikmati subsidi komsumsi BBM selama Jokowi memerintah,” cetus Arief.
Dia kembali membuktikan, dengan harga BBM jenis High Speed Diesel (HSD)/Solar yang non subsidi telah dijual oleh Patra Niaga kepada konsumen industri hanya Rp4.500-Rp5.000/liter dan itupun sudah termasuk pajak bahan bakar, PPN dan ongkos angkut.
Sementara, lanjut Arief, BBM yang katanya disubsidi dan dikonsumsi oleh masyarakat langsung dari SPBU Pertamina, kata pemerintah sejak April 2016 untuk jenis HSD/solar mendapatkan subsidi Rp1.000/liter. Sehingga, jika dihitung plus PPN, Pajak Bahan Bakar, maka harga yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp5.150/liter.
“Padahal, temuan dari BPK tidak begitu. Berarti jelas sudah, kalau Pemerintahan Jokowi sudah banyak ambil untung dari masyrakat lewat tangan PT Pertamina,” tegas dia.
Pasalnya, harga jual solar subsidi ternyata tidak disubsidi, hal ini telah memberikan keuntungan pada pemerintah. Jangan-jangan, ini karena pemerintah sudah ngos-ngosan mengatasi defisit anggaran.
Menurut Arief, kondisi ini terjadi karena ada tangan-tangan mafia. Karena selain pemerintah mengambil keuntungan yang luar biasa besarnya dari jualan BBM import ini, pasti terbentuknya harga solar sebesar Rp5.150/liter ini akibat para Mafia import BBM yang ada di sekeliling Jokowi.
“Para mafia ini yang menginginkan agar solar tetap dijual pada harga Rp5.150/liter, karena maklum aja para Mafia Importir BBM bisa amblas alias rugi besar karena saat trading harga BBM jenis solar masih tinggi,” tegas dia.
Termasuk juga, untuk penetapan harga Solar/HSD sebesar Rp5.150/liter dan harga premium sebesar Rp6.450/liter. “Itu semua tidak lepas dari kepentingan perusahaan asing yang menjual BBM di Indonesia secara langsung melalui SPBU Pertamina,” pungkas Arief.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
