Jakarta, Aktual.com – Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati mengaku sependapat terkait wacana kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memoratorium pelaksaan ujian nasional (UN) yang selama ini menjadi indikator kelulusan siswa di sekolah.
“Secara konten ini sudah benar, maka kalau kemudian Mendikbud mau yang dihapus adalah UN seperti ujian nasional sebelum-sebelumnya, yang mana UN menjadi syarat kelulusan, dan seperti mekanisme seperti kemarin, maka saya setuju ini harus dihapuskan,” kata Reni, di Jakarta, Selasa (29/11).
Pun demikian, sambung Reni bila ditanyakan atas nama komisi X sebagai mitra kerja Kemendikbud hingga saat ini belum dapat mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi terkait wacana penghapusan meski telah dilaporkan kepada presiden.
“Kalau kami sebagai Komisi X belum bisa mengeluarkan statment resmi, karna kami belum melakukan Raker dengan Mendikbud dan praktis kami belum mendapatkan gambaran dan penjelasan resmi dari mitra kerja kami itu,” ujar anggota komisi X DPR RI itu.
“Tetapi kalau kami ikuti melalui media massa, yang pertama Mendikbud akan menyampaikan kepada Presiden untuk dikeluarkan moratorium penghapusan ujian nasional, bahwa UN itu seperti pola lama yang akan ditinggalkan, dan ujian akan diserahkan kepada sekloah yang bersangkutan serta kelulusannya akan diserahkan kepada guru yang bersangkutan,” pungkas Reni.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan
