Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, EE Mangindaan, melakukan Rapat Gabungan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Jakarta, Rabu (26/8/2015). Rapat yang agenda utama menetapkan lima calon Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI. Dalam rapat yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat disepakati bahwa mekanisme penetapan bakal calon Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI adalah 4 fraksi MPR RI yakni fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi Demokrat dan fraksi Gerindra serta Kelompok DPD masing-masing mengusulkan satu nama bakal calon Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam upayanya memperbaiki kondisi perekonomian saat ini perlu didukung dan jangan “dibully” habis-habisan seperti di media internet.

“Belum bergerak banyak Presiden sudah ‘dibully’ habis-habisan. Jangan digangguin dulu, biarkan Presiden melakukan upaya-upayanya. Kita rakyat harus memperkuat Presiden kita dengan dukungan penuh,” kata Mahyudin dalam rilis Humas MPR RI yang diterima di Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Mahyudin, bila Presiden Jokowi terus diganggu maka berpotensi membingungkan beliau serta bisa membuat negara juga mengalami tidak kuat.

Politisi Partai Golkar itu juga tidak habis pikir dengan berbagai gangguan yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada Presiden, padahal kepala negara dan tim ekonominya juga sedang berupaya keras dalam mengatasinya.

Mahyudin memberi contoh rakyat Singapura yang mendukung penuh rezim pemerintahan sekarang yang dilihat otoriter dengan berbagai peraturan dan sanksi yang sangat banyak dan ketat.

“Tapi rakyat mendukung pemerintah untuk terus mengantarkan rakyat Singapura sejahtera,” katanya.

Dia mengakui bahwa lemahnya nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat tidak bisa dipungkiri.

Ia mengemukakan tim ekonomi Presiden juga harus betul-betul mempelajari dan memiliki penciuman yang kuat tentang penyebab menguatnya dolar AS terhadap rupiah.

“Pelajari juga dengan baik paket-paket perekonomian Presiden,” katanya.

Mahyudin juga berpendapat bahwa faktor pelemahan rupiah yang tidak bisa dibendung disebabkan oleh keluarnya dana asing dari Indonesia, padahal sekitar 60-70 persen dana investasi yang ditanamkan di Indonesia adalah dana asing.

Presiden, lanjutnya, harus melakukan langkah strategis jangka pendek dan panjang. Jangka pendek, Presiden harus berupaya mengembalikan dana asing masuk ke Indonesia, sedangkan jangka panjangnya adalah merealisasikan paket-paket perekonomian Presiden.

“Tapi, kalau rupiah sampai melemah terus, tim ekonomi Presiden harus dievaluasi,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan