Sejak Awal Posisi Jaksa Agung Seharusnya Tidak Diisi dari Partai

Jakarta, Aktual.com — Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kejaksaan Agung terus menjadi sorotan publik. Apalagi, Kejagung dibawah kepemimpinan Muhammad Prasetyo itu mendapat nilai paling ‘cere’ diantara kementerian lainnya.

Menyoroti tamparan buruk Kejagung, pengamat politik Idil Akbar berpendapat bahwa sejak awal semestinya Jaksa Agung bukan dari kalangan partai. Sebab, jika lembaga hukum diisi dari kalangan partai maka akan terjadi saat ini.

“Sejak awal semestinya posisi Jaksa Agung ditempati oleh mereka yang nonpartai, sehingga menjauhkannya dari konflik kepentingan. Tapi di luar itu semua, pendapat saya Jaksa Agung sendiri memang layak di-reshuffle. ” kata dia ketika dihubungi, Rabu (6/1).

Belum lagi, ujar dia, ada keterlibatan Prasetyo dalam perkara suap penanganan perkara dana bantuan sosial di Sumatera Utara, yang telah menjerat koleganya di Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

“Saya kira dugaan keterlibatan Jaksa Agung dalam kasus bansos yang melibatkan petinggi Partai Nasdem yang merupakan partai dari mana HM Prasetyo berasal adalah salah satu indikasi bahwa konflik kepentingan tak bisa dihindari,” ujar dia.

Dia pun berharap, Presiden Joko Widodo menggunakan acuan Akip untuk mengevaluasi para menteri termasuk Jaksa Agung. “Saya kira perlu sebagai pertimbangan Presiden dalam menilai kinerja para menterinya. Dengan pertimbangan tersebutlah kemudian Presiden bisa memberi keputusan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu