Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah membantah tudingan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dimana Ahok menyebut Saefullah yang menandatangani seluruh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pengadaan 49 unit uninterruptible power supply (UPS) di APBD-Perubahan 2014.
Saat dikonfirmasi mengenai tudingan itu, Saefullah tegas mengatakan, “Tidak, saya tidak pernah tanda tangan.”
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini pun membantah pernyataan Ahok yang menyebut dirinya membuat nomenklatur dan kode rekening untuk pengadaan UPS. “Nomenklatur apa? Saya tidak tahu,” kata dia, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (29/1).
Sementara itu, terkait kasus yang sama, usai bersaksi di Pengadilan Tipikor, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan otak dari kasus UPS bukan di DPRD DKI. “(Melainkan) Top leader-nya Pemprov DKI,” kata dia.
Alasan dia, DPRD tidak pernah membahas UPS saat menggodok APBD-P DKI 2014.
Sedangkan pembuatan nomenklatur UPS, kata dia, dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan kode rekeningnya diinput Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) DKI.
Karena itu, Lulung menyesali tidak hadirnya Ahok di persidangan. Padahal, kata dia, pernyataannya bisa bisa dikonfrontir langsung ke Ahok.
Sedangkan Ahok sendiri menanggapi pernyataan Lulung dengan kelakar. “Kasihan, jadi (anggota) DPRD lama, tapi enggak ngerti. Yang tada tangan kan sekda (Saefullah). Gubernur enggak bisa tanda tangan,” dalih Ahok.
Artikel ini ditulis oleh:
