Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan bahwa ia akan melakukan pengecekan terhadap anggaran siluman yang ditemukan BPKP di Dinas PU sebanyak Rp 3,5 triliun. 
Saefullah mengatakan, sebenarnya ia tidak yakin bahwa terdapat anggaran siluman sebanyak itu. Ia berasumsi bahwa terjadi kesalahan dalam menginput data dalam anggaran tersebut.
“Makanya kita cek itu semua. Saya tidak yakin ada angka itu, karena angka itu terlalu besar makanya kita mau cek apa benar ada anggaran siluman sebesar itu. Tadi saya koordinasikan ke BPKP kalau semua tiba-tiba itu gak mungkin, mungkin itu salah input. 3,5 triliun loh. Makanya saya tandain,” ujar Saefullah di Balai Kota, Kamis (6/11).
Saefullah mengharapkan sistem e-budgeting segera diterapkan untuk mencegah munculnya anggaran ‘siluman’. Dengan e-budgeting, segala pelaksanaan anggaran dapat termonitor dengan baik.
“E-budgeting itu, kalau tiba-tiba (ada di anggaran) ketahuan. Ini siapa yang mau mengubah, kapan, jam berapa, hari, tanggal, itu semua ketahuan. Termasuk idenya siapa itu ketahuan,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan perincian anggaran dan sisten e-budgeting, pelaksanaan anggaran akan menjadi lebih baik dan meminimalisir timbulnya anggaran siluman. Ia menceritakan bahwa pengajuan anggaran yang dilakukan bertahun-tahun lalu tidak diirinci dan menggunakan angka bulat.
“Kalau dulu, yang sering disampaikan itu bulat-bulat. Misalkan temu kangen wartawan Rp 50 juta. Mana ada anggaran Rp 50 juta, harusnya ada pecahan. Kalau fisik, biasanya pembangunan 1 puskesmas Rp 4,5 miliar. Mana ada anggaran bulat. Dengan e-budgeting ini maka ada penguraian. Puskesmas ini butuhnya besi berapa, pengikatnya berapa, ongkos kerjanya berapa, itu kan nanti hasilnya gak bulat,” ujarnya.
Saefullah pun mengatakan sudah menghimbau SKPD-SKPD untuk merinci anggarannya untuk masuk ke sistem e-budgeting.
“Saya udah tiga bulan lalu udah teriak mau e-budgeting kalau ada SKPD mau ada kegiatan, harus ada rincian, kalau tidak gak masuk sistem,” tambahnya.

()