Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, mengungkapkan jika program kerja gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada 2017 ini belum bisa dijalankan. Pasalnya, tahun 2017 ini program kerja masih milik Basuki Tjahja Purnama (ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
“Nanti secara otomatis, program dan kebijakan yang masuk dalam APBD DKI 2018, akan menjadi milik pak Anies-Sandi,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Selasa (23/5).
Saefullah mengatakan, program bedah rumah yang berlangsung di Cilincing akan diteruskan hingga selesai. Pada tahun 2018 nanti, barulah ada penyesuaian terhadap program Anies-Sandi.
“Anies-Sandi kan juga punya program rumah misalnya rumah DP Rp0 persen, lalu konsep rusun di DKI Jakarta kan masih dibutuhkan,” ujar Saefullah.
Ia mengatakan, rumah susun masih menjadi kebutuhan pokok warga Jakarta meski sudah bukan era Ahok-Djarot. Nantinya, bisa saja pembagian rusun ke warga Jakarta disesuaikan dengan program Anies-Sandi.
“Kan sama-sama butuh rusun, nanti packaging-nya seperti apa bisa dibicarakan. Mau DP 0, mau sewa, nanti bisa dibicarakan,” ujar Saefullah.
Begitu pun dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus milik Anies-Sandi. Saefullah mengatakan, konsep KJP yang lama pada era Ahok-Djarot masih akan dilanjutkan. Namun, ada penyesuaian kembali dengan program Anies-Sandi.
“Jadi tetap ada tapi ditambahin ‘plus’. Seperti apa plusnya? Apakah pesertanya yang bertambah? Atau keterjangkauan sasarannya yang ditambah? Atau usianya? Nah ini masih dibicarakan,” ujar Saefullah.
Terkait pembangunan transportasi seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), Saefullah menjamin program itu akan berlanjut. Sebab, itu merupakan program strategis nasional.
“Itu kan program strategis nasional. MRT mesti dilanjutkan, veldrome juga program strategis nasional. LRT juga harus diteruskan,” ujar Saefullah.
Artikel ini ditulis oleh:
