“Mereka wajar dikenal karena sudah berinvestasi politik yang cukup lama,” lanjut Agus Salim Mansyur.
Sementara Juru Bicara Tim Peneliti Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi Andang Saehu menambahkan dalam survei yang diselenggarakan dari tanggal 20 Maret sampai 1 April 2017 tersebut, di antara ke-13 nama tersebut, Iwa Karniwa satu-satunya nama yang muncul dari kalangan Birokrat.
Walaupun kemunculanannya bukan merupakan fenomena baru karena pada sejumlah Pilkada di seluruh Indonesia, temasuk pada Pilkada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, terdapat sejumlah mantan Sekretaris Daerah yang terpilih menjadi kepala daerah dan sukses memimpin daerahnya.
Dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013 pun muncul nama Lex Laksamana yang berpasangan dengan Dede Yusup menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat walaupun terkalahkan oleh pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.
Survei PSS UIN menunjukan dalam kategori persepsi masyarakat Jawa Barat terhadap kelayakan untuk menjadi Gubernur Jawa Barat, di antara ke-13 nama tersebut, Ridwan Kamil masih melejit berada pada (55,11 persen), diikuti Deddy Mizwar (16,30 persen), Dede Yusup (11,68 persen), Dedi Mulyadi (6,17 persen), Iwa Karniwa (2,55 persen), dan nama-nama lainnya yang rata-rata dibawah 1 persen.
Namun, pada persepsi kelayakan untuk menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, nama Deddy Mizwar nomor satu (22,36 persen), Dede Yusuf (20,88 persen), dan Iwa Karniwa (14,99 persen). “Mengalahkan nama Ridwan Kamil yang meraih suara 11,55 persen serta Dedi Mulyadi (11,18 persen), nama lainnya di bawah 5 persen.
Survei pun dilakukan terkait dengan asal partai politik yang mendukung bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018.
Hasilnya, menurut Andang, menunjukkan bahwa 16 persen dari 5.000 responden menginginkan bakal calon Gubernur Jawa Barat dari calon independent/perseorangan, 16 persen dari Partai Gerindra, 16 persen dari Partai Demokrat, 12 persen dari Partai Golkar, 11 persen dari PDI Perjuangan, 10 persen dari PKS, 6 persen dari PPP, 4 persen dari PAN, 3 persen dari Partai Nasdem, 2 persen dari PKB, 1 persen dari Partai Hanura, dan sisanya 3 persen menyatakan tidak tahu.
Terkait dengan hasil survei tersebut, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan JMPD bekerjasama dengan Harian Umum Pikiran Rakyat akan menyelenggarakan Diskusi Publik dengan menghadirkan sejumlah narasumber.
Artikel ini ditulis oleh:
