Jakarta, Aktual.com- Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai hanya untuk memenuhi kebutuhan orang ‘berduit’. Hal tersebut diyakini akan muncul sebagai pemicu terjadinya kesenjangan sosial di sekitar kawasan tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani berpendapat, bukan hanya aspek sosial yang akan timbul dari mega proyek tersebut.
“Pertama kasus yang dapat sorotan masyarakat. Kedua, kasus ini yang dinilai banyak berdampak pada lingkungan fisik dan sosial,” papar Asrul, saat dihubungi, Minggu (17/7).
Untuk dampak fisik, Asrul menyoroti soal Pulau G milik anak perusahaan PT Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudra. Dimana pulau tersebut bakal bersinggungan dengan breakwater Muara Angke, menganggu instalasi pipa gas bawah dan mengganggu operasi tiga PLTU/PLTGU di teluk Jakarta.
Sedangkan dampak sosial, proyek bernilai Rp 500 triliun itu akan menyingkirkan para warga yang bermukim dan mencari nafkah di kawasan tersebut. Asrul pun menyebut kalau proyek Pemprov DKI itu hanya untuk kepentingan ‘atas’.
“Berdampak fisik apa, yang pulau G. Sosial, itu pengembangan kawasan yang nantinya dimiliki kalangan atas,” ketus dia.
Maka dari itu, untuk mencegah perluasan dampak-dampak tersebut, harus ada langkah konkret yang dilakukan. Terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar sesegera mungkin menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan proyek tersebut.
“Kasus ini mau nggak mau terkait proses di Pilkada. Karena itu, KPK menyelesaikannya segera,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
