Jakarta,Aktual.com – Presiden Joko Widodo didesak untuk terbuka atas data tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia, baik melalui kebijakan kerjasama pembangunan proyek ataupun dampak penggunaan bebas visa.
Menurut Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa dengan adanya sejumlah temuan adanya TKA China tentu memberikan dampak psikologis bagi rakyat Indonesia.
“Keyakinan prikologis dari elemen masyarakat, pemerintah terbuka saja menjelaskan dalam hal ini Dirjen imigrasi dan Menaker, keluarkan datanya yang wisatawan dan pekerja, berikut data penyimpangan pelanggaran keimigrasiannya, di samping over stay juga penyalahgunaan visa kunjungan, bahkan bekerjanya sektor-sektor informal,” kata Arsul, disela-sela acara konfrensi pers refleksi akhir tahun 2016 fraksi PPP DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (28/12).
“Tidak harus level presiden yang jelaskan, data masuk termasuk penyebarannya sehingga tidak terjadi beban psikologis atau persepsi psikologis yang terus menerus,” tegas dia.
Seperti, sambung dia, penggunaan TKA di sejumlah proyek yang memang menjadi kesepakatan dalam investasi ataupun pinjaman yang harus menggunaka jasa tenaga dari negeri tirai bambu tersebut.
“Misalnya pembangunan yang kebetulan investornya dari China yang dibangun secara total dibiayai termasuk tenaga kerjanya. Pemerintah harus meyakinkan setelah proyek itu selesai semua kembali ke China, itu kan paling lama 6 bulan -1 tahun sudah selesai dan harus kembali,” ujar anggiota komisi III DPR RI itu.
“Dan harus dijelaskan pemerintah bahwa proyek turn key ini kemudian pemerintah merubah kebijakannya, kebijakan TKA ini diperbolehkan kalau tenaga kerja Indonesia tidak tersedia, TKA hanya pada level manager ke atas bukan di bawah. Ini harus dijelaskan Menaker maupun dirjen imigrasi, sehingga tidak terpenjara psikologis,” tandasnya.[Novrizal Sikumbang]
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
