Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis penerapan Kartu Jakarta Pintar tahun ini akan berjalan dengan baik asalkan pihak sekolah dapat memberikan pengawasan yang baik dan menjamin tidak terjadi permainan di dalamnya.
“Yang penting pengawasannya bener. Kepala Sekolah, Wali Kelas sama gurunya bener,” ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (30/10).
Jika ditemui masih ada permainan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penerapan KJP, Ahok tidak segan untuk merotasi, menurunkan, hingga mencopot pihak yang melanggar.
“Misalkan Wali Kelas, palsukan KJP, copot atau turunkan, taruh ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Ngurusin orang mati aja sekalian. Ngurusin orang mati kan gak bahaya, tapi kalau ngurusin murid kalo dimainkan gitu kan bahaya, kasian kan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov terus mengevaluasi penerapan KJP. Ahok mengatakan KJP harus diberikan tepat pada sasaran. Untuk itu, pengawasan harus dilakukan agar penerimanya benar-benar siswa yang membutuhkan. Dana yang telah dicairkan oleh Pemprov DKI sekitar Rp 670 miliar sesuai dengan jumlah peserta program KJP yang jumlahnya 575.670 siswa.
Besaran nilai KJP yang diterima siswa per bulan untuk siswa Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat senilai Rp 180 ribu. Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah dan sederajat sebesar Rp 210 ribu, sedangkan siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan sederajat senilai Rp 240 ribu.
Artikel ini ditulis oleh:
