Seorang warga berjalan di antara barang-barang dan puing bangunan yang runtuh akibat gempa di Desa Ule Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya, Aceh, Kamis (8/12). Gempa 6,4 SR yang berpusat di Kabupaten Pidie Jaya dan sekitarnya menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka serta ratusan bangunan rusak. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/kye/16.

Jakarta, Aktual.Com- Iwan Sulaiman Soelasno selaku Direktur Eksekutif Sekretariat Pemberdayaan Desa menghimbau kepada pemerintah agar mempercepat keluarnya dana desa demi pemulihan ekonomi warga desa pasca Gempa Pidie Jaya.

“Warga Indonesia kembali dikagetkan dengan bencana alam. Gempa berskala 6,5 Skala Richter telah mengguncang Kabupaten Pidie Jaya Rabu 7 Desember 2016 Subuh lalu. Banyak jatuh korban jiwa meninggal, luka berat dan luka ringan. Gempa juga menyebabkan kerugian materiil yaitu rusaknya bangunan rumah, masjid, sekolah dan RSUD. Kisah pilu korban gempa banyak dialami oleh warga di berbagai desa yang terkena bencana gempa di Kabupaten Pidie Jaya. Pemulihan warga desa pasca bencana harus segera dilakukan semua pihak,” imbuh Iwan melalui sambungan perangkat seluler, Jumat (9/12/2016).

Terkait hal tersebut, kata Iwan kami menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah pusat harus mentransfer dana desa 2017 lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan untuk desa-desa se Kabupaten Pidie Jaya. Pasca gempa yang telah menelan 102 korban jiwa ini. “Ekonomi warga desa harus segera dipulihkan secara cepat, tepat sasaran, terkoordinasi dengan baik dan terencana. Dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan warga desa di bidang ekonomi dan sosial di wilayah pasca bencana,”ucap Iwan.

Kedua, meminta semua pihak yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan bahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi memberikan pendampingan secepat mungkin untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di 222 Desa se Pidie Jaya yang saat ini telah memasuki masa–masa akhir pembahasan. “Perubahan APBDesa karena pendanaan keadaan darurat sangatlah dimungkinkan. APBDesa 2017 di 222 Desa se Kabupaten Pidie Jaya sejatinya harus diubah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa terutama yang menjadi korban bencana,” kata dia.

Tiga, Pasca gempa di Pidie Jaya, warga desa termasuk pengungsi kesulitan air bersih. Penyediaan air bersih harus dianggarkan melalui pendanaan dari APBDesa se Pidie Jaya. Selain itu, APBDesa 2017 juga harus diarahkan untuk pemberdayaan warga desa sebagai upaya pemulihan trauma pasca gempa. Peningkatan pemahaman warga tentang kebencanaan termasuk strategi mengurangi resiko bencana, dan pembuatan peta mitigas bencana di desa-desa se Kabupaten Pidie Jaya,” pungkas Iwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Bawaan Situs