Jakarta, Aktual.com — Dirjen Pembangunan Desa Ahmad Erani Yustika, mengatakan bahwa setiap negara mempunyai keunggulan di sektor basis dalam membangun kekuatan ekonominya. Untuk Indonesia dalam menguatkan sektor basis dengan model apapun, maka tetap akan ditemukan bahwasanya sektor basis negara ini adalah pertanian, perikanan dan perkebunan.
“Di Indonesia pakai model apapun, akan ketemu bahwa sektor basis kita tidak jauh dari pertanian. Itu adalah sektor basis kita,” kata Ahmad dalam acara diskusi yang bertajuk “Jokowinomics Gagal?” di Salemba, Jakarta Timur, Sabtu (19/9)
Menurutnya, selama puluhan tahun pemerintah telah membangun sektor basis tersebut, apalagi pada awal era orde baru sektor basis diberikan anggaran dan termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) secara ekplisit.
Namun, sayangnya ketika sektor itu tumbuh, sektor itu tidak ada di tangan rakyat, melainkan ada di tangan korporasi.
“Mulai masa orde baru kita melihat, sektor basis memang dibangun, tapi tidak di tangan rakyat, namun melalui pendekatan korporasi. Dan itu terjadi sampai hari ini hari ini, termasuk di pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.
Belum lagi permasalahan penguasaan lahan, lanjutnya, penguasaan lahan saat ini semakil lama semakin menyusut. Pasalnya paling luas rakyat hanya mampu mendapatkan penguasaan lahan sekitar 3 hektar. Sementara korporasi besar yang di dalamnya ada tangan asing berhasil menguasai lahan secara besar-besaran.
“Nah bayangkan di jawa hanya 3 hektar, bagaimana mendapatkan kesejahteraan, banyak korporasi yang menguasai ratusan ribu hektar kelapa sawit, karet dan seterusnya. Korporasi tadi kita lihat, siapa saja di balik itu. Sehingga tidak mungkin bagi pemerintah memberi sanksi seperti kebakaran hutan,” pungkas pejabat Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
