Jakarta, Aktual.com — Pembangunan sektor properti saat ini sedang digalakkan pemerintah karena terkait dengan 174 bidang industri lainnya, kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin.
“Pembangunan di sektor properti merupakan lokomotif pembangunan ekonomi di sebuah negara. Banyak industri berkembang karena ikut serta mendukung sektor properti,” kata Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Syarif, dalam pembangunan rumah baik yang dilakukan pemerintah, pengembang, maupun masyarakat dinilai setidaknya dapat mendorong kemajuan sekitar 174 bidang industri di dalamnya sebagai hasil dari industri ikutan.
Dia menjabarkan, bukan hanya industri dari sisi penyediaan material bangunan saja, melainkan juga mampu membuka lapangan kerja baik pada masa sebelum hingga sesudah pembangunan rumah.
“Kalau kita membangun rumah paling tidak berdasarkan kajian dari UI setidaknya ada sekitar 174 industri ikutan di dalamnya. Jadi bicara pembangunan rumah kita bukan bicara tentang industri semen, besi, cat, batu bata dan material bangunan lain, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas,” kata Syarif.
Apabila satu keluarga akan menempati rumah yang baru selesai dibangun, lanjutnya, maka barang yang akan dibeli juga beragam perabot rumah tangga antara lain barang pecah belah seperti piring, gelas, sendok dan tempat sampah, yang juga merupakan hasil produk industri baik industri skala kecil, skala besar dan industri rumah tangga.
Semakin meningkatnya industri ikutan pada pembangunan rumah masyarakat, ujar Dirjen Penyediaan Perumahan, nantinya dinilai juga akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa.
Sebelumnya, masalah di sektor perumahan dengan masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki rumah sendiri dinilai terkait dengan daya beli masyarakat yang tidak memadai dalam menjangkau harga perumahan yang ada di berbagai daerah.
“Masalah yang mendasar di perumahan saat ini adalah ‘housing affordability’ (keterjangkauan harga perumahan),” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus.
Maurin mengungkapkan, dari hasil kajian Bank Dunia, ditemukan bahwa hanya sekitar 20 persen penduduk di perkotaan yang dapat menjangkau harga rumah di pasaran.
Sedangkan sebanyak 40 persen rumah tangga yang ada di berbagai daerah di Indonesia, lanjutnya, menurut kajian yang sama juga tidak dapat menjangkau rumah dengan harga dasar.
Untuk itu, ujar dia, telah menjadi kewajiban dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mewujudkan hak warga negara atas standar hidup yang layak, termasuk kebutuhan akan perumahan.
Sejumlah program yang telah digulirkan pemerintah untuk tahun 2015 ini antara lain adalah Kredit Pemilikan Rumah dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) sebesar Rp9,2 triliun, Selisih Suku Bunga (SSB) sebesar Rp2 triliun, dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp1,2 triliun.
“Anggaran ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun berjalan, tahun 2015 yang hanya sebesar Rp5,1 triliun. Walaupun anggaran ini telah habis terserap per Juli 2015, namun hingga akhir tahun, pemerintah masih menyediakan SSB untuk 300 ribu unit rumah,” paparnya.
Ia juga memohon kepada pengembang di daerah untuk tetap membangun rumah dan jangan ragu karena pemerintah akan tetap membantu kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Artikel ini ditulis oleh:
