“Apalagi KTM Ke-11 ini akan didesak untuk menyelesaikan berbagai isu Doha yang sempat ‘dilupakan’ pada saat KTM Ke-10 atas kepentingan Negara maju yang hendak memastikan pembahasan isu-isu Singapura dapat segera disepakati di WTO,” jelas dia.
Zainal menambahkan, salah satu agenda pembahasan KTM WTO yakni Public Stock Holding. SPI menilai pembahasan ini secara jelas akan mengancam kedaulatan pangan—salah satunya dengan mematikan fungsi Bulog yang juga sudah disimpangkan fungsinya atas desakan IMF dan Bank Dunia diakhir era Orde Baru.
“Untuk itu, jalan mewujudkan kedaulatan pangan yakni pertanian harus dikeluarkan dari WTO,” tegas Zainal.
Dan, kata dia, mengingat pengalaman puluhan tahun perundingan di WTO yang tidak produktif, sudah selayaknya pemerintah Indonesia mendorong kerjasama alternatif yang berkeadilan sosial di KTM WTO ke-11 nanti.
(reporter: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
