Jakarta, Aktual.com — Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikembangkan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang saat ini masih kontroversi ternyata tetap diperjuangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Jokowi, alasan utama dibangunnya proyek ini karena untuk menyelamatnan dana-dana triliunan rupiah yang terbuang percuma gara-gara kemaceta di kedua kota, Jakarta dan Bandung.
“Saat ini, dampak dari kemacetan di kedua kota itu telah melenyapkan uang yang terbuang percuma mencapai Rp35 triliun. Angka itu tentu saja harus diselamatkan,” kata Jokowi saat diskusi publik yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Jakarta, Rabu (30/3).
Lebih jauh Jokowi merinci hitung-hitungan kerugian makro yang dilaporkan ke dirinya itu. Kata dia, akibat kemacetan di Jakarta telah melenyapkan dana Rp28 triliun, sedang di Bandung sebesar Rp7 triliun.
“Jadi saat ini, di Jakarta macet parah dan di Bandung macet juga, apalagi jalan tolnya (Jakarta-Bandung) juga macet. Itu yang membuat saya memutuskan untuk membangun kereta cepat. Maka kita harus selamatkan dana yang terbuang percuma itu,” dalih dia.
Apalagi, ia menyebutkan, di kedua kota itu juga tengah dibangun moda transportasi lain, sepertu MRT atau LRT. Maka pihak pemerintah ingin mensinergikan keduanya dengan proyek kereta cepat ini.
“Itu hitung-hitungan makro yang dilaporkan ke saya. Kalau tidak dibangun (kereta cepat), akan banyak dana yang hilang. Tapi jangan tanya soal urusan teknis ke saya,” cetus Jokowi.
Presiden juga menyingggung soal keterlibatan pihak China di proyek ini. Menurutnya, China termasuk negara yang berpengalaman dalam membangun proyek kereta cepat. Selama delapan tahun, sebut Jokowi, China sudah membangun 16 ribu kilometer jalur kereta cepat. Itu pencapaian yang luar biasa.
“Tapi yang ada, kita baru mau bangun 150 kilometer, eh malah sudah ramai (ditolak),” keluh Jokowi.
Proyek kereta cepat sendiri sudah di-groundbreaking oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Proyek ini melibatkan empat konsorsium BUMN dan konsorsium perusahaan China dengan menelan biaya yang tidak murah, sekitar Rp75 triliun.
“Kalau saya sudah groundbreaking proyek infrastruktur, maka proyek itu harus jadi,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
