Jakarta, Aktual.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa layanan jasa pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura seharusnya sudah bisa dijalankan sejak lama. Namun karena kurang serius, pemanduan baru bisa dilaksanakan sekarang.
Padahal, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura mempunyai fungsi yang sangat strategis. Sebab wilayah perairan di Selat Malaka menyangkut kedaulatan bangsa sekaligus keamanan pelayanan kapal.
“Saya lihat memang selama ini belum ada keseriusan yang mendalam. Belum melihat ini bagian yang strategis, ini sangat strategis tidak saja hanya soal kedaulatan tapi keuntungan bisnis untuk negara melalui BUMN,” kata Menhub saat meresmikan pemanduan Selat Malaka & Selat Singapura di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/4).
Disampaikan, dari data yang ada tercatat sekitar 70 sampai 80 ribu kapal per tahunnya menggunakan jalur tersebut. Baik kapal kargo maupun kapal tanker yang berlayar dan melintas sehingga rawan terhadap kecelakaan di laut. Karena itu pula pemanduan menjadi sangat penting dilakukan.
Terlebih traffic tersebut terus menunjukkan angka peningkatan sekitar 2 persen setiap tahunnya. Saat ini (2016), kapal yang beroperasi sudah mencapai 82.850 kapal per tahun atau 226 kapal per hari. Sedang angka kecelakaan kapal sejak 2010 hingga 2015 tercatat 331 kejadian di Selat Malaka-Selat Singapura.
“Selain kerugian materi, kecelakaan kapal juga menyebabkan kerusakan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura yang nilainya tidak terbatas,” jelasnya.
Pemanduan sendiri wewenangnya diberikan kepada Pelindo I dari Kemenhub. Pemberian wewenang sebagai diputuskan melalui Keputusan Nomor BX.28/PP 304 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelindo I melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Artikel ini ditulis oleh:
