Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyayangkan dugaan penyimpangan yang dilakukan PT Pertamina melalui unit usaha Integrated Suply Chain (ISC) dalam pengadaan tender LPG yang terdiri dari 22.000 MT butane dan 22.000 MT propane.
Pertamina harus mengambil tindakan untuk melakukan penyidikan apakah penyimpangan itu mengarah pada maladminstrasi atau tindak pidana.
“Kalau terjadi penyimpangan seperti ini, maka itu dapat jadi objek pelanggaran. Saya ngga tahu apakah sanksi korporasi atau malah dianggap pidana,” ucap Marwan saat berbincang dengan aktual.co, beberapa waktu lalu, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/5).
Sebagai perusahaan plat merah terbesar di Indonesia, Pertamina mempunyai prosedur standar sebagai acuan dalam menjalankan bisnis dalam mengimpor bahan baku, terutama untuk LPG ada prosedur dan mestinya dijalankan secara konsisten.
Oleh karena itu, sambung Marwan, inspektorat Pertamina harus langsung turun tangan dengan ikut serta melibatkan aparat lembaga penegak hukum lainnya.
“Inspektorat Pertamina itu sendiri yang harus turun tangan, atau melibatkan aparat lembaga yang lain, misalnya kejaksaan atau kepolisian untuk mengusut, sepanjang bahwa terjadi adanya penyimpangan terkait prosedur yang berlaku,” tandasnya.
Diketahui, Pada 23 Februari 2015, unit usaha PT Pertamina (Persero) yakni Integrated Supply Chain (ISC) mengundang tender LPG yang terdiri atas Butane dan Propane untuk loading bulan April 2015 dengan spot total 44.000 mt. ISC-Pertamina menunjuk Total sebagai pemenang tender yang jelas melakukan pricing untuk bulan Maret yang seharusnya bulan April 2015.
Data tersebut menunjukan ISC-Pertamina dengan Vice President (VP) Daniel Purba telah memenuhi delik korupsi berdasarkan Undang-undang karena perbuatan melawan hukum, memilih pemenang tender LPG tidak berdasarkan TOR yang diumumkan sebelumnya. Selain itu, Perusahaan dan negara mengalami kerugian USD400.000 atau setara Rp5,2 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
