Presiden Joko Widodo (ketujuh kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (ketujuh kanan) berfoto bersama dengan keduabelas menteri Kabinet Kerja hasil perombakan jilid II usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7). Keduabelas orang menteri tersebut adalah Menko Polhukam Wiranto (ketiga kiri), Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan (keenam kanan), Menkeu Sri Mulyani (keenam kiri), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (keempat kanan), Menhub Budi Karya Sumadi (Ketiga kanan), Mendikbud Muhadjir Effendy (kanan), Menteri ESDM Archandra Tahar (kelima kanan), Menperin Airlangga Hartarto (kelima kiri), Menteri PAN dan RB Asman Abnur (keempat kiri), Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kedua kiri) dan Mendag Enggartiasto Lukita (kiri). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/16.

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo merombak 13 menteri Kabinet Kerja, di mana ada sembilan muka baru dan empat menteri mengalami pergeseran.

“Saya ingin maksimal kinerja Kabinet Kerja, bekerja kebih cepat, efektif, tim solid sehingga hasil nyatanya dalam waktu secepatnya dapat dirasakan,” kata Presiden saat mengumumkan perombakan Kabinet kerja kedua di teras belakang Istana Merdeka Jakarta, Rabu (27/7).

Presiden menyebut ada beberapa menteri yang mengalami pergeseran, yakni Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menjadi Menko Maritim, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Sofyan Djalil yang bergeser menjadi mentari Agraria dan Tata Ruang-BPN dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan sembilan muka baru adalah Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri Keuangan, Jenderal (Purn) Wiranto menggantikan Luhut Pandjaitan menjadi Menko Polhukam, Enggartiasto Lukito menggantikan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan, Erlangga Hartarto menggantikan Saleh Husain menjadi menteri Perindustrian.

Selanjutnya, Budi Karya menggantikan Ignatius Jonan menjadi Menteri Perhubungan, Eko Putro menggantikan Marwan Jaffar menjadi Menteri Desa, Chandra Tahar menggantikan Sudirman Said menjadi Menteri ESDM, Muhajir Effendi menggantikan Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Para menteri baru ini akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu ini pukul 13.30 WIB.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saat memperkenalkan menteri baru, menyebut Sri Mulyani yang merupakan mantan Menteri Keuangan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sudah teruji di bidang ekonomi keuangan.

“Beliau miliki jaringan dan dipercaya luas di dunia internasional. Beliau punya kapasitas, dan mendongkrak, memberi kontribusi untuk memperkuat Indonesia dalam persaingan global,” kata Pratikno.

Sedangkan Chandra Tahar, kata Pratikno, merupakan profesional ahli di bidang energi sumber daya mineral.

Untuk Budi Karya, Mensesneg menyebut seorang rofesional bergerak lama di bidang Korporasi, BUMD dan BUMN serta memiliki pengalaman dalam bidang infrastruktur.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir, sebut Pratikno merupakan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan ketua Muhammdiyah memiliki pengalaman membangun fondasi penting tingkatkan prestasi lembaga yang dipimpin.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, menurut Pratikno, merupakan seorang profesional dan diharapkan akan memberi penguatan ekonomi desa.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Menkopolhukam memiliki pengalaman penting saat Orde Baru ke Reformasi dan pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan pernah menjabat Menko Polhukam era Presiden Soeharto.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, kata Pramono, memiliki pengalaman di bidang perdagangan, mantan ketua REI.

Erlangga Hartarto, ungkap Pramono, merupakan anak mantan menteri Perindustrian Hartarto memiliki pengalaman panjang, yakni sebagai anggota DPR yang selalu berada di komisi yang sama yaitu komisi industri diharapkan mampu menyelesaikan tugas sebagai menteri perindustrian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, kata Pramono, Presiden memberi tugas utama lakukan reformasi birokrasi terhadap PNS di Indonesia. (Ant)

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid