Jakarta, Aktual.com — Fraksi dan Partai Gerindra menyatakan masih menimbang Rancangan Undang-undang Tax Amnesty usai rapat konsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Kamis (25/2) malam.

Hal itu diungkap anggota Fraksi Gerindra yang juga Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

“Kita (Gerindra) bukan menolak. Kita saat ini sedang lakukan kajian. Hasil kajian partai semalam dengan Prabowo dengan seluruh pimpinan fraksi sedang mencermati kesulitan yang dialami pemerintah menyangkut ruang fiskal yang terbatas,” ujar Supratman.

Kesulitan fiskal tersebut, menyangkut defisit APBN yang sedang melebar. Menurutnya, ada kekurangan penerimaan pajak kurang lebih hampir Rp300 triliun yang tidak terpenuhi. Padahal, anggaran belanja sudah ditetapkan.

“Nah itu sementara kita timbang apakah tax amnesty bisa beri kontribusi yang cukup bagi defisit anggaran atau bagaimana itu nanti yang akan ditimbang Gerindra,” katanya.

Selain itu, lanjut Supratman, pihaknya juga sedang meneliti dari aspek keadilan. Jika RUU Tax Amnesty demi kepentingan bangsa menyeluruh maka Fraksi Gerindra akan mempertimbangkan. Tetapi, bila hasil kajian hanya menguntungkan segelintir orang yang selama ini mengemplang atau tidak taat pajak, dipastikan Fraksi Gerindra menolak.

“Hasil kajian itulah yang akan diambil fraksi. Selesai kajian akan kami putuskan. Sampai hari ini kita sedang adakan kajian mendalam. Sesudah selesai kita berikan pandangan,”

“Jangan sampai pemerintah terburu-buru melakukan tax amnesty. Kita upayakan minimal ada langkah yang diambil, contoh menghapus sanksi denda yang ada. Mungkin itu juga masyarakat bisa lebih bergerak bayar pajak. Jangan di pokoknya, ini kan semua diampuni,” ungkapnya.

Meski demikian, dirinya membantah ada perubahan sikap Fraksi Gerindra dari yang semula menolak menjadi menimbang RUU Tax Amesty. Ia menilai ada yang perlu dikaji dalam usulan RUU tersebut (baca: Fadli Zon: RUU Tax Amnesty Juga Diminta Tunda).

“Bukan berubah. kita lagi kaji betul apakah pemerintah bersungguh-sungguh dalam soal kesulitan fiskal yang dialami sekarang terutama pembangunan infrastruktur.”

Artikel ini ditulis oleh: