Jakarta, Aktual.com – Peneliti dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhy mengkritisi penyelenggara perusahan (BUMN) dibawah kepemimpinan Menteri Rini Soemarno. Ia menemukan banyak pejabat birokrasi melakukan rangkap jabatan di sejumlah perusahaan BUMN.
Sehingga hal ini membuat BUMN dikelola secara tidak profesional dan dijadikan ‘sapi perah’ untuk mendapatkan gaji tambahan disamping penerimaan selaku pejabat birokrasi di instansi masing-masing.
“BUMN dijadikan sapi perah untuk memberikan penghasilan tambahan bagi para Dirjen atau pejabat kementerian yang merangkap di BUMN. Mungkin dia merasa gaji sebagai birokrat tidak terlalu besar, maka dia mencari gaji tambahan dari BUMN,” katanya kepada Aktual.com, Minggu (28/5).
Sekedar diketahui, saat ini masih banyak pejabat eselon I dan II yang didapuk menjadi komisaris di BUMN. Bahkan, ada seorang pejabat yang menjadi komisaris di dua perusahaan.
Salah satunya Ony Suprihartono yang kini menjabat Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Kementerian BUMN merangkap menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero).
Begitupun dari lembaga dan kementerian lainnya juga banyak melakukan rangkap jabatan di BUMN. Seperti Boediarso Teguh Widodo yang menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan menjadi Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Sedang Komisaris Utama JSMR, dijabat Refly Harun yang saat ini menjabat staf khusus bidang hukum Menteri Sekretaris Negara.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden, Dewi Fortuna Anwar, juga menjabat sebagai komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Semua deputi di Kementerian BUMN dan semua dirjen di Kemenkeu juga ramai-ramai dapat jabatan komisaris BUMN. Bahkan BUMN yang sangat strategis.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
