Jakarta, Aktual.com -Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengkhawatirkan negosiasi kontrak pertambangan yang dilakukan PT Freeport Indonesia (FI) dengan Pemerintah membuat hasil yang tidak diharapkan oleh Rakyat Indonesia.
Marwan menegaskan negosiasi dalam bentuk apapun yang dilakukan pemerintah, saham 51 persen untuk negara merupakan harga mati dan tidak boleh menjadi topik pembicara dalam proses negosiasi tersebut.
“Kita mau negosiasi, tapi tolong lakukan dengan transparan, jangan sampai tiba-tiba muncul kesepakatan yang merugikan. Atau pemerintah tidak mendapat saham 51 persen, lalu disikat oleh perusahaan swasta,” cetus Marwan di Jakarta, Kamis (9/3).
Marwan mengaku persolan ini menjadi perhatian serius baginya karena dia sudah mendapat informasi bahwa ada pejabat publik yang telah menyuarakan untuk memberi saham tersebut kepada pihak swasta.
“Saya mewanti-wanti jangan sampai saham yang 51 persen itu menjadi bancakan swasta. Karena sudah ada yang bersuara untuk membolehkan swasta masuk. Padahal supaya pendapatan negar dominan, maka harusnya BUMN dan BUMD-lah yang megang. Disamping pajaknya aman dari manipulasi,” tuturnya.
Namun kendati begitu dia juga mengingatkan agar jangan sampai kong-kalikong layaknya di perusahaan NewMont dulunya kembali berulang.
“Jangan juga atas nama BUMD tenyata ada permainan pendanaan. Karena praktek yang terjadi di Newmont dulu seperti itu. Ternyata negara tidak menjadi dominan,” tandasnya.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
