Kepala Bappenas Sofjan Djalil (tengah) didampingi Gubernur BI Agus Martowardojo (kiri) serta Ketua OJK Muliaman D Hadad (kanan) memaparkan hasil rapat terbatas membahas pembentukan Dewan Pengembangan Ekonomi Syariah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1). Dengan pembentukan Dewan tersebut dapat mengubah cara pengembangan keuangan syariah menjadi lebih baik dan sinergi, antara lain dalam bentuk pertumbuhan bank syariah, peningkatan reksa dana syariah, serta peningkatan keuangan non-bank syariah. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakarta, Aktual.com — Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Rahmat Bagja mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menujukan keberpihakan lembaga pimpinan Syofian Djalil itu.

Hal itu terkait empat penghargaan dalam kategori perencanaan kerja terbaik se-Indonesia yang diberikan Bappenas kepada Ahok, setelah penyelenggaraan Musrenbang nasional 2016, di Istana Negara.

“Bappenas sepertinya sependapat dengan (yang diterapkan) Ahok dalam rencana membangun kota, yang tidak pro terhadap orang miskin dan tidak pro poor management,” kata Bagja saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (13/5).

Disisi lain, Bagja menilai aneh dengan sikap pemberian penghargaan atas perencanaan bukan pada hasil realisasi dari perencanaan yang ada.

Sehingga, ia menilai adanya agenda politik yang sedang dimainkan seseorang dengan menggunakan institusi tersebut.

“Ada kemungkinan Bappenas punya agenda politik terhadap Ahok, dengan meningkatkan citranya yang sedang turun akibat diperikas KPK dan diduga terlibat dengan podomoro (di kasus reklamasi teluk Jakarta),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang