“Kita ingin warga yang di tenda pengungsian pulih dan bisa kembali ke rumah, apalagi sekarang musim hujan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan terus berkomunikasi dan membuka pintu kepada pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan huntara. Bahkan, ia meminta kepala desa dan camat untuk memberikan perhatian khusus kepada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Dia menyampaikan, Pemkab Lombok Utara akan mengalokasikan dana senilai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar pada APBD 2019 untuk pembangunan huntara.
Sebab, kata dia, keberadaan huntara sangat penting bagi warga terdampak gempa sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap (huntap) dari pemerintah pusat. Menurut Najmul, bantuan dari pemerintah pusat memerlukan waktu yang cukup panjang jika berkaca dari kejadian bencana di daerah lain sebelumnya.
“Bupati Bandung bilang waktu 6.200 rumah rusak saat banjir itu butuh dua tahun, Bupati Bima juga saat banjir, apalagi kita yang sampai 57 ribu rumah rusak,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mendukung upaya pemerintah pusat yang menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung pada Maret 2019.
