Jakarta, Aktual.com — Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengkritisi sejumlah kebijakan dan kinerja Pemerintah yang telah memperburuk kondisi perekonomian yang terasa semakin berat.
“Pajak dan cukai ditetapkan tinggi, pungutan merajalela, bunga selangit, subsidi dicabut. Rakyat sesak nafas,” kata Pengamat Ekopol AEPI Salamudin Daeng di Jakarta, Rabu (2/9).
Ia menjelaskan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD dan menembus level Rp14.000, akan menambah beban defisit neraca pembayaran dan defisit pendapatan primer yang bersumber dari pembayaran bunga utang, cicilan utang pokok utang luar negeri dan aliran modal ke luar negeri.
“Tampaknya pemerintah ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara mencekik seluruh sektor ekonomi. Ini jelas keliru,” tuturnya.
Menurut Salamuddin, setidaknya ada 10 poin buruknya kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang patut disoroti dan dikritisi.
Pertama, kata dia, pertumbuhan ekonomi merosot. Kedua, nilai tukar rupiah yang merosot tajam. “Ketiga menetapkan pajak yang selangit, menetapkan target peningkatan pendapatan negara dari pajak dalam APBNP 2015 naik sebesar 30,27 persen. Target ini memang dipastikan tidak tercapai di tengah kemerosotan ekonomi,” ujar dia.
Poin selanjutnya, adalah Cukai yang ditetapkan secara ugal-ugalan, mencabut subsidi, membiarkan harga melambung, lapangan kerja merosot, kinerja perdagangan menurun, aktivitas ekonomi anjlok, serta berimbas pada daya beli masyarakat yang semakin merosot.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
