Jakarta, Aktual.com – Mantan Kepala tim reformasi tata kelola migas Faisal Basri menyebut bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki paham neo liberalisme lantaran kebijakan harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar.
Menurutnya, hal itu telah berdampak pada ketidakstabilan terhadap perekonomian dan komoditas lainnya.
“Nggak salah pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY,” ujar Faisal Basri di Jakarta, ditulis Selasa (16/6).
Faisal menambahkan, dirinya pun tidak percaya dengan jargon yang dikumandangkan kabinet kerja Jokowi mengenai Nawa Cita, pasalnya ia menilai pemerintah yang bertanggung jawab tidak akan melemparkan harga BBM mengikuti fluktuasi. “Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir,” ungkapnya.
Mantan politisi partai PAN itu menyarankan agar pada saat harga BBM turun, pemerintah mengambil ruang fiskal yang ada untuk tabungan. Alhasil, saat harga BBM naik, ada tabungan anggaran fiskal yang menahan peningkatan harga.
“Tabungan dipakai waktu harga naik secara otomatis,” papar Faisal.
Lebih lanjut ia menilai jika saat ini pemerintah telah semena-mena mengambil kebijakan dan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang berakibat masyarakat dan pelaku industri khawatir sewaktu-waktu akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kalau diserahkan pasar jadi kaya roller coster. Pemerintah bukan model ugal-ugalan seperti ini,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
